Page 22 - Monitoring Isu nasional periode 22-26 Agustus 2022

Isu 2 Belanja Daerah Rendah,
Presiden Marah

(17/8) Adli Muhammad Siswoko Pengelola Keuangan di Lembaga Administrasi
Negara menuliskan opininya di Kompas bahwa belanja belum efisien disebabkan
oleh:
1. Persoalan perencanaan. Seringkali perencanaan yang telah dilakukan berbasis
output yang tidak sesuai dengan dinamika di lapangan meskipun perubahan
anggaran karena keadaan bukanlah suatu masalah karena anggaran
mempunyai prinsip fleksibel. Masalah muncul ketika ada kegiatan dengan output
yang benar-benar baru, maka perubahan tersebut biasanya memerlukan
persetujuan legislatif. Perubahan perencanaan yang bersifat masif ini juga
cerminan masih buruknya proses perencanaan di daerah.
2. Persoalan belanja modal yang melibatkan pihak eksternal dalam pengadaannya.
Sebagaimana diketahui, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode
lelang terhadap penyedia barang/jasa. Dalam prosesnya, lelang tersebut kerap
mengalami gagal lelang ataupun putus kontrak.
3. Keterlambatan jadwal pelaksanaan lelang meskipun ada aturan lelang/kontrak
pengadaan dini. Padahal, pengadaan barang/jasa memiliki porsi besar dari
belanja modal dengan implikasi yang cukup signifikan terhadap perekonomian.
4. Perubahan regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan di daerah,
seiring terjadinya transisi dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada masa
transisi ini banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan SIPD belum optimal
dan mengalami kendala dalam pemakaiannya.
Beberapa solusi yang bisa dilakukan:
1. Pemetaan ulang atas kegiatan yang telah direncanakan. Perlu juga dilakukan
evaluasi berkala tidak hanya pada output-nya, tetapi juga terhadap outcome
yang dicapai beberapa tahun setelahnya demi meningkatkan kualitas belanja
2. Koordinasi dan komunikasi dengan unsur pengawas baik secara internal dengan
Inspektorat ataupun secara eksternal dengan Kementerian Dalam Negeri dan
unsur pengawas lainnya harus ditingkatkan dan dipererat.
3. Inovasi program-program di daerah. Banyaknya kas pemda yang menganggur
di bank menunjukkan bahwa permasalahan soal belanja tersebut bersifat
administratif atau kreativitas.
(18/8) Presiden Jokowi memberikan peringatan, belanja di daerah sampai hari ini
baru 39,3 persen atau Rp472 triliun. Padahal, padahal, ini penting sekali untuk
perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia memerintahkan
agar APBD segera keluar agar beredar di masyarakat. Ini penting sekali. Presiden
juga mengecek APBD di bank masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini yang harus
didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.
(19/8) Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni meminta kepala daerah untuk
menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat
daerah. Dia meyakini, hal itu dapat menyisir berbagai program yang dapat segera
direalisasikan sesuai aturan.

20