Page 23 - Monitoring Isu nasional periode 22-26 Agustus 2022

(20/8) Bupati Bone Bolango Gorontalo Hamim Pou memaparkan hal-hal yang
menghambat belanja daerah.
1. asumsi dasar yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD karena
perubahan asumsi makro, tidak tercapainya pendapatan daerah
2. pergeseran anggaran
3. Adanya keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.
4. perubahan rencana kerja karena antisipasi situasi dan kondisi daerah selama
tiga bulan ke depan akibat perubahan kondisi lokal dan kebijakan nasional.
(22/8) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan
persoalan keterlambatan lelang proyek hingga lambatnya penetapan pejabat
pengelola keuangan menjadi penyebab realisasi penyerapan APBD rendah di awal
tahun. Guna mengatasi kondisi ini, Kemendagri mendorong perbaikan tata kelola
APBD melalui berbagai terobosan salah satunya perbaikan lewat akselerasi E-
Katalog.
(23/8) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda)
menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mencegah atau
mengatasi inflasi di daerah. Tito mengatakan Kemendagri telah menerbitkan surat
edaran terkait hal tersebut. Tito mengatakan, bila terjadi kenaikan harga yang sulit
dikendalikan di daerah, pemda bisa segera membuat social safety belt
(perlindungan sosial) masyarakat. Yakni dengan memberikan bansos kepada
masyarakat yang benar benar membutuhkan dan terdampak inflasi. Pemda mesti
berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait melalui forum komunikasi
pimpinan daerah (Forkopimda) dan kementerian/lembaga terkait untuk terus
menjaga agar inflasi terkendali di daerah.

21