Page 24 - Monitoring Isu nasional periode 22-26 Agustus 2022

Isu 3 Jebol,
Subsidi Energi Diaudit BPKP

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya membeberkan kendala dalam
mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi. Anggaran subsidi dan
kompensasi sebesar Rp 502 triliun dengan asumsi kuota Pertalite 23 juta kiloliter,
namun diperkirakan bakal jebol hingga 29 juta kiloliter. Sehingga, pilihannya hanya
ada tiga dalam menghadapi situasi saat ini.
- Anggaran subsidinya naik menjadi mendekati Rp 700 triliun atau tepatnya Rp 698
triliun.
- Volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan.
- Mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
(23/8) Presiden Jokowi sebelumnya buka suara mengenai kenaikan harga BBM
Pertalite yang disebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan
diumumkan pekan ini. Jokowi menyatakan rencana ini harus diputuskan hati-hati
sebab menyangkut hajat hidup banyak orang. Presiden mewanti-wanti agar jangan
sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah
tangga, sehingga harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan
pertumbuhan ekonomi. Karena dampaknya besar dan merembet ke banyak hal, dia
meminta para menterinya untuk berhitung dengan cermat dan teliti sebelum
memutuskan menaikkan harga Pertalite. Meski begitu, Jokowi enggan menjawab
kapan harga Pertalite naik.
(24/8) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebut
subsidi energi bisa jebol hingga Rp 700 triliun apabila harga bahan bakar minyak
(BBM) subsidi tidak dinaikkan. Adapun pemerintah tahun ini mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 502 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka itu
sudah naik tiga kali lipat dari anggaran awal yang ditetapkan dalam APBN 2022.
Menurut dia, jika memang anggarannya subsidi membengkak pemerintah bisa
mengajukan lagi ke DPR. Namun, hal tersebut juga harus melihat dari sisi
penerimaan negara.
Ia memaparkan bahwa sampai semester 1 belanja subsidi harus diaudit dulu oleh
BPKP, diverifikasi lagi untuk mengetahui berapa yang harus dibayar pemerintah.
Menurutnya, kalau tidak ada kebijakan-kebijakan, subsidi bisa bisa naik sampai Rp
700 triliun.
(25/8) Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
(Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi usaha pemerintah yang akan
mensubsidi solar industri. Pasalnya, kenaikan harga solar yang mencapai lebih 100
persen cukup mempengaruhi lesunya usaha konstruksi belakangan ini.

22