Page 49 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

ahun ini dipastikan seluruh
pemangku kepentingan
industri perbankan syariah
Tsibuk. Berdasarkan tengat
waktu Undang-Undang, tahun ini
adalah kesempatan terakhir bank-bank
konvensional yang memiliki unit usaha
syariah untuk melepaskan subsidiarinya
itu menjadi bank syariah tersendiri.
Ya, berdasarkan Undang-Undang
No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, dalam jangka waktu lima belas
tahun setelah aturan terbit, unit usaha
syariah (UUS) harus dipisahkan. Atau
pilihan lainnya adalah bank induknya
sendiri yang mengonversi seluruh
layananannya kepada syariah. Langkah
itu merupakan dorongan pemerintah
agar bank syariah bisa berbicara banyak
di industri keuangan Tanah Air.
Terkait undang-undang tersebur
Otoritas Jasa Keuangan telah melansir POJK UUS selain mengatur pemisahan
aturan untuk melancarkan upaya pemilik
bank melakukan pemisahan usaha (spin UUS, juga memuat aturan mengenai UUS
off). Adalah POJK Nomor 12 Tahun secara komprehensif mulai pembukaan,
2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK kepengurusan, jaringan kantor, sampai
UUS) tanggal 12 Juli 2023 yang akan jadi
menjaga proses spin off. dengan pencabutan izin usaha UUS.
“POJK UUS selain mengatur
pemisahan UUS, juga memuat aturan
mengenai UUS secara komprehensif Aman Santosa,
mulai pembukaan, kepengurusan, Kepala Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK
jaringan kantor, sampai dengan
pencabutan izin usaha UUS atas
permintaan Bank Umum Konvensional
atau BUK,” kata Kepala Departemen
Literasi, Inklusi Keuangan, dan membawa perbankan syariah yang bahwa bank yang memiliki UUS dengan
Komunikasi OJK Aman Santosa, akhir Juli sehat, efisien, berintegritas, berdaya share asset lebih dari 50 persen dan/atau
2023. saing. Juga berkontribusi signifikan total aset UUS mencapai lebih dari Rp50
Aturan ini diharapkan mendorong pada perekonomian nasional dan triliun wajib spin off.
penguatan unit syariah yang terdiri dari pembangunan sosial. Kemudian, pemisahan UUS
aspek penguatan permodalan (dana Jika ditelisik lebih dalam aturan dapat dilakukan dengan mendirikan
usaha), tanggung jawab pengembangan itu berisi kewajiban penyediaan bank umum syariah (BUS) baru atau
usaha yang melibatkan seluruh anggota dana usaha sebesar Rp1 triliun untuk mengalihkan hak dan kewajiban UUS
direksi dan dewan komisaris bank induk. pembukaan UUS baru dan pemenuhan ke BUS yang telah ada; OJK dapat
Juga pemanfaatan sumber daya entitas secara bertahap bagi UUS yang sudah meminta pemisahan UUS dalam
induk, serta kewajiban untuk menyusun berdiri. Juga ada aturan bahwa seluruh rangka konsolidasi perbankan syariah
rencana tindak penguatan unit usaha Direksi dan Dewan Komisaris bank untuk pengembangan dan penguatan
dalam rencana korporasi induknya. umum konvensional yang memiliki perbankan syariah; BUK yang memiliki
Setelah memegang tongkat UUS wajib bertanggung jawab UUS wajib memiliki strategi jangka
estafet pengawasan perbankan, terhadap pengembangan UUS. Dan panjang untuk pengembangan bisnis
OJK bertanggung jawab untuk menggaungkan ketentuan sebelumnya UUS ke depan yang sesuai kebijakan

www.stabilitas.id Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII 49