Page 140 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Nilai per Subkomponen

No Kanwil DJPb 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Provinsi

32 Maluku 78 94,59 100 100 100 100 100 100 96,57
33 Papua Barat 100 100 100 100 100 100 100 100 100
34 Papua 100 91,84 76,53 100 100 100 100 100 96,05
Rata-rata 98,35 94,12 93,35 99,53 99,89 100 100 99,68 98,11
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian IKU yang diraih oleh
Kanwil DJPb Sulut berada di atas rata-rata dari capaian pada Kanwil DJPb di
Indonesia.

Isu, Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat
permasalahan, perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal
tindakan dan dan menjadi tantangan di antaranya:
action plan
1. Meskipun capaian s.d. Triwulan IV sudah melebihi target tahunan namun
terdapat satu komponen penilaian yaitu Analisis Kebutuhan Pembelajaran
yang belum memperoleh nilai maksimal sehingga masih dapat
ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:
1. Pendokumentasian Dialog Kinerja Individu belum dilakukan secara
optimal.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulut dalam
rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Melaksanakan komponen Learning Organization sesuai jadwal.
2. Melakukan unggah dokumen Learning Organization di aplikasi Training.
Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Koordinasi dan monitoring pemenuhan dokumen Komponen LO pada
setiap Bidang/Bagian.
2. Melaksanakan komponen LO sesuai jadwal.

3. Melakukan unggah dokumen LO di aplikasi Training.

Sasaran Strategis (SS) 10: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN
yang Andal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring anggaran
selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para
stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini

yang diberikan oleh BPK.
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara
efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.
Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

LAPORAN KINERJA 124
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023