Page 218 - Pendidikan Pancasila BG KLS 6

Gubernur dan pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerahnya masing-
masing demi keteraturan rumah tangga daerahnya. Dalam menjalankan fungsi
pemerintahan tersebut, pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa
dalam menjalankan pemerintahannya, daerah tetap memiliki hubungan dengan
pemerintah pusat. Hubungan tersebut meliputi wewenang keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pada aktivitas kali ini, peserta didik diajak untuk mengenali provinsi-provinsi yang
ada di Indonesia melalui peta. Dengan melihat peta, diharapkan peserta didik bisa
mengidentifikasi letak geografis provinsi-provinsi tersebut.

Asesmen Awal

Guru memberikan pertanyaan untuk melihat pengetahuan atau pemahaman
yang telah dimiliki peserta didik terkait materi yang akan diberikan. Guru dapat

menyampaikan pertanyaan berikut.
a. Tahukah kalian, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini?

b. Dapatkah kalian menunjukkan letak provinsi-provinsi tersebut pada peta?

Apersepsi

Untuk membangun suasana, guru mengajak peserta didik menyusun puzzle
Peta Indonesia.

Proses Pembelajaran

Setelah peserta didik menyelesaikan puzzle-nya, guru menyiapkan peta Indonesia
berukuran besar (biasanya sekolah menyediakan peta berukuran besar).

1. Memfasilitasi proses pembelajaran

a. Guru menyiapkan daftar provinsi dan tempatnya.
b. Guru menyiapkan peta buta di dalam lembar kerja (peta bisa dilihat di akhir
aktivitas).

206 Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SD/MI Kelas VI