Page 4 - Orasi Ilmiah Prof. Baharuddin
P. 4

Konsep manajemen strategik di Indonesia sebenarnya sudah dikenal dan
                  dterapkan  di  lingkungan  militer  pada  tahun  1970-an.  Pada  masa  itu  militer
                  Indonesia  Angkatan  Bersenjata  Republik  (ABRI)  telah  mempunyai  konsep
                  tentang  pertahanan  negara  yang  dikenal  dengan  Sisrenstra-Han-Neg  (Sistem
                  Perencanaan  Strategis  Pertahanan  Negara).  Analisis  lingkungan,  pemilihan
                  strategis,  implementasi,  prioritas  dan  evaluasi  menjadi  acuan  utama  dalam
                  penyusunan  sistem  perencanaan  tersebut.  Akan  tetapi  tidak  semua  lembaga
                  pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem perencanaan strategis tersebut.
                         Berkembangnya  manajemen  strategik  di  lingkungan  organisasi
                  pemerintahan disebabkan adanya perubahan besar, yaitu reformasi (akhir tahun
                  1990-an)     yang    mengakibatkan      perubahan-perubahan        mendasar      dan
                  menyeluruh  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Era  reformasi  pada
                  dasarnya  adalah  perubahan  pemerintahan  ke  arah  yang  lebih  demokratis
                  (demokratic     governance).     Pemerintahan      demokratis     didasarkan     dan
                  dilaksanakan  dengan  prinsip  supremasi  otoritas  politik  (civilian  supremacy),
                  mekanisme  checks  and  balances  dan  tersedianya  instrumen  transparansi
                  kebijakan.  Di  Indonesia  era  perubahan  ini  juga  disertai  perubahan  sistem
                  pemerintahan (dari sentralisasi ke desentralisasi), sistem pemilu dan kepartaian
                  (pemilu langsung dan multi partai), dan sistem perencanaan pembangunan, hal
                  ini  diharapkan  dalam  rangka  mengantisipasi  perubahan  yang  ada  sekaligus
                  berupaya  pula  meningkatkan  kinerja  pemerintah.  Desentralisasi  atau  biasa
                  disebut  otonomi  daerah,  yang  dilandasi  semangat  perubahan,  telah
                  menunjukkan  adanya  keinginan  kuat  pemerintahan  Indonesia  mengantisipasi
                  perubahan  ini  serta  berusaha  memperbaiki  dalam  memberikan  pelayanan
                  kepada masyarakat.
                         Selain perubahan di Indonesia yang secara signifikan ditandai dengan era
                  reformasi, perubahan yang lebih luas sebenarnya juga sudah terjadi diseluruh
                  dunia,  yang  lebih  dikenal  dengan  globalisasi.  Hal  tersebut  secara  langsung
                  maupun  tidak  juga  ikut  andil  dalam  penerapan  manajemen  strategik  di
                  lingkungan  organisasi-organisasi  pemerintahan.  Perubahan  global  yang  cepat
                  menuntut kecekatan pemerintah dalam menyusun program kerjanya disesuaikan
                  dengan  perubahan  yang  terjadi.  Diketahui  bahwa  perubahan-perubahan
                  globalisasi  yang  telah  terjadi  tersebut  menjadi  pertimbangan  penting  bagi
                  organisasi  dalam  menentukan  visi  dan  misinya.  Dengan  demikian  organisasi
                  akan  dapat  bertahan  terus  (survive)  dan  sekaligus  diharapkan  dapat
                  meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
                         Menyadari perubahan global yang cepat dan melibatkan banyak aspek
                  kehidupan  tersebut,  maka  perlu  membuat  perubahan  yang  berdampak  positif
                  melalui suatu model strategis guna mengantisipasi masa depan yang digunakan
                  sebagai analisis organisasi-budaya dan misi, pengembangan visi dan strategi.
                  Sehingga secara praktis model tersebut dijabarkan dalam tahap implementasi,
                  yang di dalamnya juga terdapat cara mengevaluasi dalam pelaksanaan Morrison
                  dan Wilson, (2005).
                         Berubahnya  kondisi  lingkungan  tersebut  juga  diikuti  oleh  perubahan
                  wawasan, pemikiran dan tuntutan masyarakat. Organisasi pemerintahan selama
                  ini membuat hasil atau produk yang kurang mendapat respon yang positif dari
                  masyarakat  sebagai  konsumen  (customer).  Kebijakan-kebijakan  pemerintah
                  masih  dirasa  kurang  menyentuh  langsung  kepada  masyarakat  sehingga




                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9