Page 37 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 37
36
kriminal) serta menjadi sarana preventif penegakan hukum tindak pidana
perdagangan orang di Indonesia.
Dalam teori kebijakan pidana setiap perbuatan dapat ditentukan
apakah merupakan kejahatan atau bukan. Demikian halnya dengan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) apakah dapat dikategorikan sebagai
extra ordinary crime atau bukan. Penetapan kategori apakah Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime dapat dirujuk dari
unsur-unsur yang ditetapkan dalam Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Person Especially Women and Children. Protokol ini
sudah ditandatangani (signatory) oleh Pemerintah Indonesia, dan
semestinya di ratifikasi.
Secara formal, pengertian perdagangan orang mengacu pada
pengertian dalam Protocol to Prevent, Punish on Trafficking Women and
Children. Dalam Pasal 1 Protocol pengertian Trafficking adalah sebagai
berikut:
“Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation,
transfer, harboring or receipt of person, by means of the threat or use
of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception,
of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the givingor
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the purposeof exploitation.
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced
labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or
the removal of organs””.
