Page 42 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 42

41







                        realitas  sosial.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang


                        digunakan adalah pendekatan kriminologis. Pendekatan ini digunakan untuk

                        menganalisis  temuan-temuan  penelitian  dan  dijadikan  dasar  kriminologis


                        untuk  mengubah  kualifikasi  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)

                        sebagai  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime).  Untuk  itu,  teori–teori


                        sosial  sangat  berperan  dalam  merumuskan  kebijakan  pidana  sehingga

                        dijadikan  landasan  teoretik  dan  dikelompokkan  applied  theory  dalam


                        proposal  penelitian  ini.  Karena  melalui  teori-teori  tersebut  dapat  menjadi

                        dasar  teoretik  dan  argumentasi  sebagai  upaya  merumuskan  perbuatan-


                        perbuatan mana dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah

                        dirumuskan  dalam  konvensi  internasional  yang  kemudian  direkonstruksi

                        dengan melakukan kajian normatif dalam arti merekonstruksi norma hukum


                        terhadap  kaidah  hukum  internasional  dengan  menggunakan  pendekatan

                        kriminologis dan mengacu pada teori-teori Hak Asasi Manusia (HAM) serta


                        teori  kriminalisasi  perbuatan  dalam  hukum  pidana.  Hasil  analisis  normatif

                        akan diperoleh rekonstruksi baru tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang


                        (TPPO)  yang  dapat  meningkatkan  kualifikasi  perbuatan  kejahatan

                        perdagangan orang dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa atau


                        extra ordinary crime.

                               Penetapan  perbuatan  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang


                        (TPPO)  sebagai  extra  ordinary  crime  dalam  kebijakan  pidana  tidak  hanya

                        sampai  pada  perumusan  kaidah  akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan

                        bagaimana  cara  penghapusannya.  Upaya  tersebut  diperlukan  mengingat
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47