Page 47 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

46

adalah lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan
waktu sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam
52
masyarakat” .

Karena itu, dalam pandangan kriminologi, kejahatan bukan saja

ditentukan perumusannya berdasarkan undang-undang semata

sebagaimana paradigma hukum pidana, akan tetapi ditentukan pula oleh

pandangan objektif masyarakat terhadap suatu perbuatan menyimpang.

Teori ini mengacu pada teori Sutherland dan Creesey yang menyatakan

bahwa “ hukum pidana bertujuan sebagai ‘as deterrent “ Selain itu, merujuk
53

pada teori H.L. Paker yang menempatkan sanksi sebagai bagian dari paham

54
“punishment and treatment. . Selanjutnya, tujuan pemidanaan melalui

penetapan sanksi pidana dikemukakan pula oleh Lamintang setelah

menghimpun pendapat beberapa ahli hukum pidana yaitu: (1) memperbaiki

pribadi penjahat (represif) (2) membuat orang lain menjadi jera (represif), (3)

membuat penjahat menjadi tidak berdaya melakukan kejahatan (4) membuat

55
orang lain tidak melakukan kejahatan (Preventive) . Penerapan sanksi pada
pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini

tampaknya belum mampu menjadi sarana efektif penghapusan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan sehingga diperlukan

analisis kriminologis terhadap putusan–putusan pengadilan apakah telah

52 Lihat ulasan lebih jauh tentang Tinjauan Kejahatan secara Kriminologis dalam
buku Muhadar “Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang, Edisi Revisi, Cet. II, 2006, h.
29-35.
53 Dikutip dari Buku Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar
Double Track System dan Implementasinya, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1992, h. 6.
54 Dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arief berjudul “Kebijaan Pidana,
1992, h. 6.
55 Dikutip dari buku P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar
Baru, Bandung, 1984, h.