Page 52 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 52

51







                        D.  Defenisi Operasional Konseptual


                               Dalam  penelitian  ini  beberapa  variabel  konseptual  yang  perlu

                        didefinisikan sebagai berikut :


                        1.  Pengaturan  norma  hukum  tindak  pidana  orang  adalah  daya  dukung

                           perumusan beberapa perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana


                           perdagangan orang yang terdapat dalam hukum nasional yang menjadi

                           dasar peningkatan kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)


                           dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa.

                        2.  Analisis  kriminologis  adalah  analisis  faktor-faktor  sosiologis  terhadap


                           pelaku  dan  perbuatan  pelaku  dalam  mewujudkan  Tindak  Pidana

                           Perdagangan Orang (TPPO) dalam masyarakat.

                        3.  Kejahatan  luar  biasa  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang


                           yang dapat membahayakan dan menghancurkan tatanan nilai-nilai sosial,

                           budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia.


                        4.  Penerapan sanksi adalah penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana

                           orang yang dapat menjadi instrumen hukum penghapusan tindak pidana


                           perdagangan orang sebagai extra ordinary crime.

                        5.  Extra ordinary crime adalah segala perbuatan yang berdampak besar dan


                           multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi manusia.

                        6.  Kriminalisasi  perbuatan  adalah  perumusan  dan  penetapan  suatu


                           perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  extra  ordinary  crime  dan

                           transnational  crime  melalui  rekonstruksi  konsep  berdasarkan  hukum

                           nasional dan hukum internasional.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57