Page 38 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

37

Berdasarkan rumusan konvensi tersebut, maka unsur-unsur delik

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut konvensi internasional

yaitu:

(1) Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni: a.
perekrutan (recruitment); b. pengangkutan (transportation); c.
pemindahan (transfer); d. melabuhkan (harbouring); e. menerima
(receipt).
(2) Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni: a. penggunaan
ancaman (use of force) atau; b. penggunaan bentuk tekanan lain
(other forms of coercion) ; c. penculikan; d. penipuan; e.
kecurangan; f. penyalahgunaan kekuasaan; g. kedudukan
berisiko/rawan (a position of vulnerability);h. memberi/menerima
pembayaran;
(3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi
manusia, yakni:(a) Eksploitasi prostitusi,(b) Eksploitasi seksual;(c)
Kerja paksa atau pelayanan paksa;(d) Perbudakan;(e) Praktek
serupa perbudakan;(f) Perhambaan;(g) Peralihan organ (removal
40
organ). (4) dengan atau tanpa persetujuan orang

Berdasarkan rumusan delik tersebut dapat direkonstruksi beberapa

perbuatan yang dapat dijadikan landasan normatif penetapan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime. Unsur dimaksud

yaitu unsur ketiga yaitu adanya tujuan atau akibat perbuatan yang mengarah

pada eksploitasi manusia berupa, eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual,

kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan,

perhambaan dan peralihan organ. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena setiap orang tidak boleh

dipaksa untuk melakukan apa yang telah menjadi miliknya (Teori Hukum

40 Komisi Nasional Perlindungan Anak atau National Commission for Child
Protection. www.komisiperlindingan anak.co.od.diakses tgl. 8 januari 2010. Dikutip dari Buku
Komariah