Page 70 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 70

69







                        merupakan  hasil  perdagangan  perempuan  dan  anak  berasal  dari


                                  71
                        Indonesia .  Adapun  Economy  and  Sosial  Commision  on  Asia  Pasific
                        (ESCAP)  melaporkan  bahwa  Indonesia  menempati  peringkat  ketiga  atau


                        terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang. Tabel

                        2  berikut  menunjukkan  asal,  transit  dan  negara  tujuan  kejahatan


                        perdagangan orang :

                          Tabel 2. Daerah Sumber, Transit Dan Negara Penerima Perdagangan Orang
                                                         Dari Indoensia
                                    Daerah                       Transit               Daerah Penerima
                         Prop. Sumatera                   Medan                    Asia             Tenggara
                         Prop. Lampung                    -                        (Singapura,      Malaysia,
                         Pro. Riau                        Batam                    Brunei, Filipina,Tailand).
                         Prop. Jakarta                    Jakarta                  Timur    Tengah      (Arab
                         Prop. Jawa Barat                 -                        Saudi),  Taiwan,  Hong
                         Prop. Jawa Tengah                Solo
                         Prop. Jawa Timur                 Surabaya                 Kong,    Jepang,     Korea
                         Prop. Kalimantan Barat           Pontianak, Entikong      Selatan,         Australia,
                         Prop. Kalamantan Timur           Nunukan
                         Prop. Sulawesi Utara             -                        Amerika Selatan.
                         Prop. Bali                       -
                         Prop. Nusa Tenggara Barat        -
                        (Sumber:  data  sekunder,  Kementerian  Kooordinator  Bidang  Kesejahteraan
                        Rakyat, 2005).


                               Data Tabel 2 tersebut juga diungkapkan oleh  Sri Redjeki Sumaryoto


                        yang  pada  waktu  itu  menjadi  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  (Tahun


                        2002)  kondisi  semacam  ini  telah  menempatkan  Indonesia  masuk  dalam

                        peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk, sehingga Indonesia

                        merupakan  negara  yang  diasumsikan  tidak  dengan  sungguh-sungguh


                        menangani  masalah  ini,  tidak  memiliki  peringkat  peraturan  perundang-





                               71  Ibid.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75