Page 72 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

71

Tabel 3. Konvensi Internasional Tentang Perdagangan Perempuan

No. Nomor/ Nama Konvensi Internasional Isi Pokok Konvensi Ket.
Tahun
1. 2000 United Nations Convention Penghapusan Protocol
Against Transnational Kejahatan
Organized Crime Kemanusiaan dan
pengoranisasianny
a
2. 2000 Protocol to Prevent, Suppress Konvensi Protocol
and Punish Trafficking in Perdagangan
Persons, Especially Women orang untuk
and Children prerempuan dan
anak
3. 2000 Protocol against the Konvensi Protocol
Smuggling of Migrants by penentangan
Land, Sea and Air, terhadap melawan
Supplementing the United kejahatan
Nations Convention against terorganisir
Transnational Organized
Crime
4. 1957 (105) Abolition of Forced Labour Penghapusan Kerja
Convention Paksa bagi Buruh
(Sumber : Data Sekunder, 2010).

Berdasarkan beberapa ketentuan konvensi internasional tersebut

menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang perdagangan orang telah

menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat internasional serta menjadi

panduan untuk dilaksanakan oleh masing–masing negara peserta konvensi.

Jika dianalisis secara normatif isi peraturan konvensi yang telah mengatur

secara tegas hal-hal apa yang menjadi prinsip-prinsip dan perbuatan-

perbuatan yang dilarang dalam perdagangan orang. Meskipun pengaturan ini

bersifat internasional dalam arti harus mendapat persetujuan dari Negara-

negara peserta (reservasi, signature), namun secara sosiologis telah menjadi

bagian dari tuntutan masyarakat internasional untuk memberantas tindak

pidana perdagangan orang. Dari sebutan konvensi secara tegas telah