Page 71 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 71
70
72
undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban .
Tercatatnya Indonesia sebagai kategori peringkat terburuk tersebut
merupakan realitas sosial bangsa Indonesia di mata dunia yang secara
kriminologis merupakan bagian dari salah satu dari dari beberapa negara
sebagai pemasok atau industri kejahatan atau mendukung terwujudnya
kejahatan perdagangan orang secara transnasional. Realitas ini tidak dapat
dipungkiri mengingat Indonesia merupakan Negara yang menjadi surga para
pelaku (trafficker) dan korban (victims) tindak pidana perdagangan orang.
3. Pengaturan Hukum Perdagangan Orang
3.1. Konvensi Internasional
Salah satu sumber hukum pengaturan tindak pidana perdagangan
orang adalah konvensi internasional. Konvensi internasional merupakan
kesepakan-kesepakatan negara-negara peserta konvensi (parties) untuk
menentukan apa saja yang ditetapkan menjadi prinsip atau norma hukum
yang berlaku bagi negara peserta. Adapun konvensi internasional yang
mengatur perdagangan orang sebagaimana dimaksud tampak dalam Tabel
3 berikut :
72 Ibid.
