Page 78 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 78
77
Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan
sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang
merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi
antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan
negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang
dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan
diberlakunyan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59 Tahun 2002
tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun
2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual
Komersil Anak, dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi
nyata dari sektor-sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan lain-lain, maka pada akhir bulan
Juni Tahun 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih
baik, ini awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.
Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum positif di
Indonesia. Kejahatan perdagangan orang disebut secara eksplisit dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut. Dalam
Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan
bahwa “perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-
