Page 82 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

81

tersebut merupakan satu-satu peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara tegas tindak pidana perdagangan orang dan telah menjadi

dasar hukum bagi penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman)

terhadap penanganan perdagangan orang. Adapun ketentuan perundang-

undangan yang mengatur tentang perdagangan orang tampak dalam Tabel 4

berikut :

Tabel 4. Perundang-Undangan Yang terkait dengan Perdagangan Orang di
Indonesia
No. Nomor/ Nama Peraturan Perundang- Jenis Peraturan Lingkup
Tahun Undangan Peraturan
1. UU No.21/2007 Tentang Tindak Pidana Pergangan Undang-Undang Nasional
Orang
2. No.1/1961 Tentang perbuatan Undang-Undang Nasional
memperdagangankan orang
(Pasal 297 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP))
3. UU 80/1987 Ratifikasi tentang upah yang sama Undang-Undang Nasional
untuk pekerjaan yang sama.
3. UU No.1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Undang-Undang Nasional
No. 182 Tahun 1999 mengenai
Pekerjaan Terburuk Perburuhan
Anak (ILO Worst Forms of Child
Labour Convention)
5. UU 23/2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Undang-Undang Nasional
Rumah Tangga
6. UU No.19/1999 tentang ratifikasi konvensi ILO Undang-Undang Nasional
No.105 mengenai Penghapusan
Kerja Paksa
7. UU No 20/1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No Undang-Undang Nasional
138 Tahun 1973 tentang usia
minimum untuk diterima bekerja
(ILO Minimum Age Convention)
8. UU No.29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Undang-Undang Nasional
Diskriminasi Rasial
9. UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nasional

10. UU No.29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Undang-Undang Nasional
Diskriminasi Rasial
11. UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nasional