Page 84 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

83

merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ndan

norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Rekonstruksi nilai dan norma

tersebut merupakan nilai dan norma yang dominan masyarakat yang menjadi

patokan setiap orang untuk berperilaku. Selain itu, dalam beberapa daerah

(Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Utara) telah menerbitkan

Peraturan Daerah (Perda) tentang kejahatan perdagangan orang yang tentu

semata-mata untuk mendukung undang-undang yang ada dan semangat

serta moralitas masyarakat terhadap perlunya pemberantasan perdagangan

orang (Tabel 2). Bahkan, jika dianalisis secara kriminologi, khususnya

etiologi dan penologi, maka munculnya beberapa perda merupakan reaksi

sosial yang harus ditindaklanjuti secara serius terhadap kejahatan

perdagangan orang. Eksistensi Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya

penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) merupakan reaksi secara sosiologis terhadap kejahatan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan faktor kriminogen

(causa kejahatan) yang perlu dikendalikan melalui norma hukum di

Indonesia. Salah satu wujud pengedalian yang diperankan oleh pranata

hukum adalah peningkatan kualifikasi kejahatan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO) sebagai kejahatan luar biasa melalui analisis kriminologis.