Page 79 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 79

78







                        anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling


                        lama enam tahun"  . Rumusan pasal ini merupakan kategori normatif oleh
                                             77
                        undang-undang pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor


                        39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa:

                        "Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi
                        dan  pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak,  serta  dari  berbagai
                        bentuk  penyalahgunaan  narkotik,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya.  Dalam
                        Pasal 65 di atas tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini
                        dan  atau  kaki  tangannya,  Walaupun  perdagangan  telah  dinyatakan  secara
                        eksplisit  telah  dikriminalisasi,  tetapi  tidak  ada  definisi  resmi  tentang
                        perdagangan  di  dalam  Pasal  297  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
                        (KUHP)  atau di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
                        Asasi  Manusia,  sehingga  dalam  praktiknya  pasal-pasal  ini  sulit  untuk
                        digunakan. Di samping itu, pasal-pasal ini fidak memberikan perlindungan bagi
                        korban  dan  saksi-saksi,  serta  kompensasi  untuk  korban.  Dengan  sudah
                        disahkannya      Undang-Undang        Nomor      21    Tahun     2007     tentang
                        Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO),  maka
                        masalah yang disebutkan di atas telah dapat teratasi.

                               Rumusan  substansi  hukum  tersebut  mengatur  secara  tegas


                        perbuatan-perbuatan  yang  terkait  dengan  perdagangan  orang  yang  secara

                        substansi  melanggar  hak  asasi  manusia.  Pengaturan  tersebut  secara

                        normatif  telah  maju  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia


                        merupakan  politik  hukum  yang  responsif.  Meskipun  demikian,  secara

                        krimininologi belum mampu menjadi instrumen yang mampu menanggulangi


                        kejahatan perdagangan orang. Karena intensitas kejahatan secara sosiologis

                        semakin  meningkat,  maka  regulasinya  juga  semakin  meningkat.  Dengan


                        semakin,  kebijakan  hukum  pemerintah  (hukum  pidana)  terhadap  kejahatan

                        tersebut  telah  mendapatkan  respons  positif  sebagai  tindak  lanjut  dari




                               77   Lihat  Penjelsan  pasal  –demi  pasal  oleh  R.  Soesilo  tentang  KUHP  lengkap  dengan
                        penjelasannya, Politea, Bogor.
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84