Page 83 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

82

12. No.12 / 2005 Tentang ratifikasi konvensi Undang-Undang Nasional
Internasional Hak Sipil dan Politik
13. UU No.5/Tahun tentang Ratifikasi Konvensi Anti Undang-Undang Nasional
1998 Penyiksaan
14. UU No.20/199 tentang Ratifikasi ILO No. 138 Undang-Undang Nasional
mengenai Usia Minimum Anak
yang Diperbolehkan Bekerja
15. UU No.21/1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO 111 Undang-Undang Nasional
Tahun 1958 tentang persamaan
pendapatan(ILO Equal
Remuneration Convention),
16. No.87/ 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Kepres Nasional
(RAN) penghapusan ekploitasi
seksual komersial anak
17. No.88/ 2002 RAN perdagangan perempuan dan Kepres Nasional
anak
18. No. 36/ 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Kepres Nasional
Anak (Convention on the Rights of
the child)
19. No. 59/ 2002 tentang rencana aksi Nasional Kepres Nasional
Penghapusan Bentuk-Bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak
20. No 6/2004 tentang penghapusan Perda Propinsi
perdagangan perempuan dan Sumatera
anak Utara
21. No. 1/ 2004 tentang pencegahan dan Perda Propinsi
pemberantasan perdagangan Sulawesi
manusia, terutama perempuan dan Utara
anak
22. No. 6/2006 Tentang Pelayanan Terpadu Perda Propinsi
terhadap Perempuan dan Anak Lampung
Korban Tindak Kekerasan
23. No.4 / 2006 Tentang Pencegahan Trafficking Perda Propinsi
Lampung
24. No. 9/ 2005 Tentang Penyelenggaraan Perda Propinsi
Perlindungan Perempuan dan Jawa Timur
Anak Korban Kekerasan
(Sumber : Data Sekunder, 2010).

Data tabel 4 tersebut menunjukkan secara nyata perhatian pemerintah

Indoensia terhadap kejahatan perdagangan orang. Berbagai peraturan

perundang-undangan tersebut perbuatan perdagangan orang jelas