Page 8 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 8
7
Orang (TPPO) menguatkan asumsi penulis bahwa Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) sudah tergolong sebagai extra ordinary crime.
Selain itu, jika dikaitkan dengan lokasi atau wilayah kejahatan sudah
tergolong transnational crime karena locus delicti dan tempus delicti tidak
hanya di Indonesia akan tetapi telah melampaui batas negara Indonesia dan
bahkan juga melibatkan pelaku dan korban antar negara.
Berdasarkan beberapa uraian tersebut Pemerintah Indonesia telah
mengatisipasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam
beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut sampai saat ini secara
normatif-empiris belum mampu menjadi instrumen hukum untuk mencegah
dan menindak para pelalu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di
Indonesia. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) cepat atau
lambat akan membahayakan kepentingan masyarakat banyak yang secara
tidak langsung akan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena
itu, berdasarkan isu hukum tersebut sangat menarik untuk diteliti
bagaimanakah upaya agar kaidah-kaidah hukum pidana yang terkait dengan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat menjadi instrumen hukum
yang efektif dalam mendukung penanggulangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Tidak efektifnya penanggulangan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia karena banyak
mengalami kendala baik dari segi perumusan norma atau maupun kaidah
hukumnya, khususnya yang mengatur perbuatan perdagangan orang yang
