Page 8 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 8

7







                        Orang  (TPPO)  menguatkan  asumsi  penulis  bahwa  Tindak  Pidana


                        Perdagangan Orang (TPPO) sudah tergolong sebagai extra ordinary crime.

                        Selain  itu,  jika  dikaitkan  dengan  lokasi  atau  wilayah  kejahatan  sudah


                        tergolong transnational crime karena locus delicti dan tempus delicti tidak

                        hanya di Indonesia akan tetapi telah melampaui batas negara Indonesia dan


                        bahkan juga melibatkan pelaku dan korban antar negara.

                               Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut  Pemerintah  Indonesia  telah


                        mengatisipasi  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun

                        2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Dalam


                        beberapa  ketentuan  perundang-undangan  tersebut  sampai  saat  ini  secara

                        normatif-empiris belum  mampu menjadi  instrumen  hukum untuk  mencegah

                        dan  menindak  para  pelalu  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  di


                        Indonesia.  Lemahnya  penegakan  hukum  (law  enforcement)  cepat  atau

                        lambat  akan membahayakan  kepentingan masyarakat  banyak  yang  secara


                        tidak langsung akan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena

                        itu,  berdasarkan  isu  hukum  tersebut  sangat  menarik  untuk  diteliti


                        bagaimanakah upaya agar kaidah-kaidah hukum pidana yang terkait dengan

                        Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat menjadi instrumen hukum


                        yang    efektif   dalam    mendukung       penanggulangan       Tindak    Pidana

                        Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Tidak efektifnya penanggulangan


                        Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  di  Indonesia  karena  banyak

                        mengalami  kendala  baik  dari  segi  perumusan  norma  atau  maupun  kaidah

                        hukumnya,  khususnya  yang  mengatur perbuatan  perdagangan  orang  yang
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13