Page 10 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 10
9
melawan hukum (strafbaarfeit / unlawfull). Sebagai perbuatan yang melawan
hukum (wederrectelijkeheid daad) harus dirumuskan elemen-elemen atau
unsur-unsurnya dalam bentuk undang-undang.
Dalam banyak hal, kerap kali perbedaan dalam menentukan batasan,
pengertian, dan sumber dapat mengakibatkan perbedaan hasil yang pada
gilirannya menimbulkan tafsir serta implikasi yang berbeda pula. Misalnya,
dalam menentukan, apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana
kejahatan perdagangan orang, atau tidak. Dalam situasi kontras, maka isu
undocumented migrant workers, ataupun pekerja pembantu rumah tangga
(anak), ataupun adopsi, ataupun perbuatan hukum perdata lainnya, seperti
perkawinan, pengangkatan anak antar negara (intercountry adoption),
apabila ditafsirkan dengan tanpa batasan dan pengertian yang jelas, dapat
menjerumuskan kualitas dan kuantitas korban perdagangan orang itu sendiri.
Oleh karena itu, pembatasan yang didasarkan atas ketentuan hukum
menjadi penting, sehingga menjadi paradigma yang absah untuk
menganalisis persoalan perdagangan orang. Dengan demikian, maka
pemberantasan perdagangan orang ini merupakan isu hukum,dan karenanya
perlu di antisipasi dengan jaminan kepastian hukum. Kontrasnya, batasan
atau pengertian yang disahkan oleh hukum tentang terminologi tindak pidana
perdagangan orang, berkorelasi langsung dengan skala masalahnya.
Artinya, batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum,
dapat menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk-bentuk
perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang. Untuk
