Page 13 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

12

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab semakin meluasnya

tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Salah satu diantaranya

adalah disparitas putusan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana

perdagangan orang. Dari beberapa kasus perdagangan perempuan yang

telah diproses di pengadilan berdasarkan laporan Kepolisian Republik

Indonesia (Keppres RI) Tahun 2000 tercatat 1.683 kasus dan diajukan ke

pengadilan sebanyak 1.094 kasus dari delapan kota di Indonesia yang

17
cenderung semakin meningkat . Perbedaan atau disparitas sanksi (penjara

dan denda) dalam teori hukum pidana (kriminologi) dapat menjadi faktor

kriminogen yang perlu diteliti dalam rangka penegakan hukum

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, rumusan

elemen-elemen perbuatan pidana yang menjadi norma hukum diasumsikan

belum memiliki validitas yang mampu mendukung pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime. Asumsi

ini jika dianalisis dampak dan skala serta cara pengorganisasiannya semakin

meningkat, meluas dan lintas antar negara. Peningkatan kejahatan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam masyarakat merupakan isu

hukum yang perlu diteliti. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau

penggolongan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Orientasi peningkatan kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

dari kejahatan biasa (non extra ordinary crime) menjadi kejahatan luar biasa

(extra ordinary crime) diperlukan penelitian yang secara komprehensif

17 Lihat laporan Kepolisian RI tahun 2000-2001 beberapa pengadilan negeri Jakarta,
Surabaya, Medan, Bandung, Padang, Bali Manado, Makassar, dikemukakan oleh Mutiara
Hikmah, dalam Seminar Nasional, Tentang Hak-Hak Perempuan, 21 Januari 2009.