Page 9 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

8

belum dapat menjadi dasar penanggulangan kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Suatu rumusan perbuatan pidana

(delicten) seharusnya menentukan secara imperatif perbuatan-perbuatan

mana yang tergolong sebagai perbuatan yang melanggar sendi-sendi

kemanusiaan dan perbuatan-perbuatan mana yang belum melanggar sendi-

sendi kehidupan sosial. Isu hukum ini juga mendapat sorotan dari beberapa

penulis tentang tidak sinkronnya antara norma hukum yang mengatur Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kaidah hukum yang mengatur

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan konvensi internasional.

Konvensi internasional yang erat kaitannya adalah Protocol to Prevent,

Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children.

Protokol ini sudah ditandatangani (signatory) oleh Pemerintah Indonesia, dan

semestinya segera diratifikasi. Dari sisi pengertian, di luar batasan protokol

tersebut, pengertian perdagangan orang masih beragam. Hingga saat ini

belum ada kesatuan yang bisa menggambarkan kejahatan perdagangan

orang. Hal ini disebabkan semakin meluasnya dimensi kriminal dari

perdagangan manusia, sehingga batasan tradisional perdagangan

15
manusia/budak menjadi usang . Karena itu, batasan/pengertian itu

membawa dasar dan implikasi yuridis pula. Dalam pendekatan yang dalam

hukum pidana, batasan trafficking menurut Protocol merupakan elemen dari

suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau perbuatan

15 Lihat Alison N. Steward, “International Human Rights Law Group”, 1998, dalam
”Perdagangan Perempuan, Migrasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan
Akibatnya”, Publikasi Komnas Perempuan, hal. 7.