Page 20 - Fondasi Keluarga Sakinah.pdf
P. 20

Bacaan Mandiri Calon Pengantin



            termasuk para penghayat  kepercayaan (agama) lokal,  memiliki
            prosedur dan hukum tentang keluarga yang berbeda-beda.
                  Dalam  Islam  sendiri  ada  beberapa  perbedaan  pendapat
            dalam  urusan  hukum  perkawinan.  Karena  itulah  para  ulama
            Indonesia melangkah dari semua perbedaan dan menetapkan satu
            ketetapan hukum yang sama bagi umat Islam di Indonesia dengan
            menyusun Kompilasi Hukum Islam. Bayangin, deh, jika negara
            tidak  menetapkan  peraturan  tentang  pencatatan  nikah,  tentu
            setiap  orang  akan  mengikuti  kecenderungan  fikih  masing-
            masing.  Jika  dibebaskan,  biasanya  mereka  akan  mengambil
            ketetapan  fikih  (mazhab)  yang  lebih  mudah.  Misalnya,  dalam
            urusan poligami. Islam membolehkan seorang laki-laki memiliki
            hingga  empat  orang  istri.  Jika  negara  tidak  menetapkan
            peraturan, bisa jadi para lelaki di negeri ini menikahi beberapa
            perempuan,  lalu  jika  ingin  menikah  lagi,  mereka  cukup
            menyatakan  perceraian  dengan  istri  sebelumnya.  Akibatnya,
            banyak perempuan yang menjadi korban.
                  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak
            warga  negaranya.  Peraturan  tentang  pencatatan  perkawinan
            dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara.  Ketika
            seseorang menikah dan dicatat secara resmi maka secara otomatis
            status perkawinannya berubah, dari sebelumnya “belum kawin”
            menjadi  “kawin”.  Ia  memasuki  satu  ikatan  yang  kokoh,  yaitu
            ikatan  keluarga.  Pasangannya  tidak  bisa  begitu  saja
            meninggalkannya untuk  kemudian menikah dengan orang lain.
            Pasangannya  juga  tidak  boleh  melakukan  tindak  kekerasan
            meskipun telah terikat sebagai suami istri. Jika akhirnya karena
            suatu  sebab  keduanya  tidak  lagi  bisa  hidup  bersama,  ia  tetap
            memiliki hak asuh dan hak atas harta bersama. Anak-anak yang
            lahir dari keluarganya juga memiliki hak sebagai warga negara.
            Jika salah satu orang tuanya meninggal, ia memiliki hak waris
            atas  harta  peninggalan  orang  tuanya.  Memang  sesuai  dengan
            keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  anak  yang  lahir  di  luar
            pernikahan  yang  resmi  pun  tetap  memiliki  hak  keperdataan.
            Namun, tentu proses pembuktiannya lebih rumit dan lama.




                                                                        15
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25