Page 16 - Fondasi Keluarga Sakinah.pdf

Bacaan Mandiri Calon Pengantin

sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Karena itulah
mungkin beberapa artis yang beda agama menikah di luar negeri,
baru kemudian mengurus administrasi kependudukannya setelah
pulang ke Indonesia. Menurut regulasi kependudukan, jika dua
orang dari dua agama/keyakinan yang berbeda menikah maka
mereka harus meminta pengesahan pernikahan ke pengadilan,
lalu melaporkannya ke pejabat pencatatan sipil atau ke Kantor
Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam.
Rukun nikah berikutnya adalah wali nikah. Nah, bagian ini
menjawab lebih jauh pertanyaan di atas. Islam menetapkan
bahwa seorang perempuan harus dinikahkan oleh wali nikahnya.
Ada dua jenis wali dalam hukum perkawinan Islam, yaitu wali
nasab (biologis) dan wali hakim. Ada hadis Nabi Muhammad
SAW yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak sah pernikahan
kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil.
Wali nasab secara berurutan adalah ayah kandung, lalu kakek dari
garis ayah (kedua orang ini disebut wali mujbir). Jika ayah tidak
ada (meninggal), yang paling berhak menjadi wali adalah kakek.
Jika ayah atau kakek masih ada, kedudukannya tidak bisa
digantikan oleh yang lain. Orang lain hanya boleh mewakili
untuk mengucapkan ijab kabul, tetapi tidak dapat menggantikan
kedudukannya sebagai wali. Meskipun pelaksanaan ijab kabul
dilakukan oleh orang lain (sebagai wakil wali) tetapi ayah atau
kakek tersebut kedudukannya tetap sebagai wali. Jangan
bingung, ya? Jika ayah dan kakek tidak ada, barulah urutan wali
lainnya berhak menjadi wali, seperti saudara kandung (seibu-
sebapak), lalu saudara sebapak, lalu saudara laki-laki ayah, dan
seterusnya. Kamu bisa konsultasi ke petugas di KUA atau ke
ulama setempat untuk mengetahui urutan orang yang berhak
menjadi wali nikahmu.
Selain wali nasab, dalam hukum perkawinan Islam ada
yang disebut wali hakim. Ada perbedaan pendapat tentang wali
hakim ini. Tapi, beruntunglah kita yang hidup di Indonesia.
Sebab, para ulama (fukaha ahli hukum Islam) Indonesia telah
menghimpun satu ketetapan hukum khusus berkaitan dengan
fikih munakahat. Semua ketetapan hukum syariat berkaitan
dengan masalah ini dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam

11