Page 651 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

Pengetahuan
1. Jelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai periode berlakunya UUD di Indonesia!
2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun
1945 menjadi dasar presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde
Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!
3. Bagaimana jika pada rapat MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945
tidak memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?
4. Bagaimana hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945?
5. Bagaimana membiasakan berperilaku demokratis dalam kehidupan?

Kunci Jawaban
1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
a. Pelaksanaan demokrasi pada periode 18-8-1945 s.d. 27-12-1949
1) Komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik
2) Memasukkan asas kerakyatan, mufakat, dan demokrasi
3) Pers yang independen
4) Tumbuhnya partai politik
b. Pelaksanaan demokrasi pada periode 27-12-1949 s.d. 17-8-1950
1) Adanya kebebasan individu
2) Kekuasaan pemerintahan terbatas
3) Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen
c. Pelaksanaan demokrasi pada periode 17-8-1950 s.d. 5-7-1959
1) Parlemen berperan tinggi dalam proses politik
2) Akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi
3) Kehidupan kepartaian mendapat peluang besar untuk berkembang
4) Pemilu dilakukan dengan prinsip demokrasi
5) Hak-hak dasar masyarakat diakui
6) Daerah memperoleh hak otonomi
d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999
1) Kebebasan berbicara dibatasi
2) Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah
2. Alasan amandemen UUD 1945
1) Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang
bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
2) Alasan ilosois. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai gagasan yang saling bertentangan, yaitu
antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara negara hukum dan paham negara
kekuasaan.
3) Alasan teoritis. Dari padangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada
hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.
3. Jika sidang MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak
memenuhi kuorum, berdasarkan Pasal 109 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib MPR RI dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 109
(1) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.
(2) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
(3) Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan
yang sama.
(4) Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.
4. Hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945:
a. ditegaskannya demokrasi konstitusional dan negara hukum;
b. kesetaraan antarlembaga negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dan check and balances;
c. restukturisasi dan refungsionalisasi kelembagaan negara serta dihapuskannya sistem mandataris
Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII