Page 29 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 29

Aktor

             Aktor dalam konteks ini dipahami sebagai relasi tiga aktor
          yang  meliputi:  masyarakat,  swasta  dan  negara.  Dalam  ranah
          administrasi  publik,  ketiga  aktor  tersebut  mempunyai  peran
          dalam  tahapan  kebijakan  termasuk  didalamnya  implementasi
          kebijakan (Gosling, 2004: 74-76; Kraft dan Furlong, 2004; Jordan
          and Turnpenny, 2015) meskipun dengan intensitas yang berbeda-
          beda.

             Dalam  peta  aktor  reforma  agraria  terdapat  relasi  antar
          subyek  dan  obyek  serta  relasi  antar  subyek  itu  sendiri. Sitorus
          (2002:37) menyebutnya sebagai dua jenis relasi manusia terkait
          dengan  sumber-sumber  agraria.  Relasi  ini  dibedakan  menjadi
          relasi teknis agraria dan relasi sosial agraria. Relasi yang pertama
          berkaitan  dengan  hubungan  manusia  dengan  sumber-sumber
          agraria melalui aktivitas kerja (produksi). Sedangkan relasi kedua
          berkaitan dengan hubungan manusia di antara sesamanya (baik
          dalam  arti  perorangan  maupun  kelembagaan)  terkait  dengan
          aktivitas kerja yang mereka lakukan atas sumber-sumber agraria.

             Secara  praktis,  kedua  relasi  ini  dapat  diidentifikasi  dari
          bagaimana  subjek-subjek  agraria  saling  berhubungan  secara
          sosial satu sama lain dalam kaitan dengan hubungan teknis masing-
          masing  dengan  sumber-sumber  agraria.  Relasi  subyek  reforma
          agraria yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan yang terjadi
          tidak hanya diantara berbagai pihak di dalam masyarakat (yakni,
          antar-individu, antar-kelompok, atau antar-lapisan didalamnya),
          akan  tetapi  juga  melibatkan  berbagai  instansi  dan  individu  di
          dalam pemerintah (termasuk  segi-segi kerjasama dan kontestasi
          diantara unsur-unsur ini), serta diantara seluruh pihak tersebut
          dengan berbagai entitas bisnis (Shohibuddin 2016:23). Tentu saja,



         12   Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34