Page 33 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Studi

Persoalan reforma agraria yang tidak kunjung diselesaikan
akan menjadi warisan yang turun-temurun dari pemerintahan
satu ke pemerintahan lainnya. Hal tersebut seperti yang
digambarkan Wiradi (2000). Ia menguraikan tonggak sejarah
reforma agraria, rasionalisasi reforma agraria, kebijakan reforma
agraria di Indonesia dan dilema yang dihadapi, serta bagaimana
menjadikan reforma agraria sebagai gerakan sosial. Begitu juga
dengan Fauzi (1999) yang merefleksikan nasib petani mulai
zaman feodal, kolonial (1870-1945), Orde Lama (1950-1964),
Orde Baru (1965-1998), dan masa (awal) Reformasi di mana di
dalamnya terdapat arena pertempuran antara yang proreforma
agraria dan yang antireforma agraria, baik di level kebijakan
negara maupun di level pengorganisasian masyarakat.
Studi terkait reforma agraria berkembang dari waktu ke
waktu. Salah satunya studi terkait dengan objek tanah yang
diredistribusi. Studi yang dilakukan pada era 1940–1970
kebanyakan tentang reforma agraria yang terkait dengan objek
land reform berupa tanah pribadi dan swasta. Kemudian, studi
berlanjut pada tanah-tanah negara, baik yang masih dalam
bentuk penguasaan langsung oleh negara maupun yang di-HGU,
serah kelola, dan lain-lain (Fauzi, 2017).

Penelitian lain yang juga menjadi pokok perhatian adalah
terkait teori, definisi, dan konsepsi reforma agraria. Misalnya,
pendapat Ladejinsky (1964) yang berpandangan bahwa
reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga
pemenuhan akses lain, seperti sarana prasarana dan kredit. Hal
senada disampaikan Feder (1965) yang mengemukakan bahwa
reforma agraria memerlukan adanya dukungan dan kebebasan

16 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono