Page 82 - ilovepdf_merged (11)
P. 82

yang sama bagi pengaturan hidup yang disepakati,
                  tanpa merugikan “apa yang menjadi latar belakang
                  yang  dimiliki  masing-masing  individu.”  Misalnya
                  ketika sebuah prinsip berketuhanan telah diterima
                  dalam sebuah kontrak sosial, maka setiap individu
                  masyarakat atau warga negara-bangsa yang berasal
                  dari  beragam  agama  dan  suku  akan  menerima

                  dengan  lapang  dada.  Mereka  dengan  penuh
                  kesadaran  loyal  pada  prinsip  kebersamaan,
                  sedangkan  aturan  khusus  keagamaannya  atau
                  kepercayaannya  tidak  akan  terusik  sedikit  pun
                  sebagai  akibat  penerimaannya  tersebut,  bahkan
                  mereka  akan  merasa  lebih  terlindungi  kebebasan
                  keagamaan dan kepercayaannya. Dengan demikian,
                  pengakuan  adanya  Tuhan  dan  pengagungan  akan
                  eksistensi-Nya  akhirnya  bisa  menjadi  pandangan
                  hidup  bangsa,  dan  pandangan  hidup  ini  dapat
                  dipertanggung         jawabkan        kepada       siapapun.
                  Pandangan  hidup  ini  tegak,  tidak  dapat  ditawar-
                  tawar  lagi  sekaligus  memberikan  kepuasan  pada
                  pluralisme masyarakat.
                      Berikut  ini  enam  norma  yang  dibutuhkan  oleh
                  tatanan masyarakat yang demokratis.
                      1.  Kesadaran  pluralisme  Kesadaran  pluralisme
                  tidak  sekadar  pengakuan  pasif  akan  kenyataan
                  masyarakat  yang  majemuk,  tetapi  menghendaki
                  tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan
                  itu sendiri secara aktif, pengakuan dan perdebatan
                  harus  diwujudkan  dalam  sikap  dan  perilaku

                  menghargai         dan      mengakomodasi           beragam
                  pandangan dan sikap orang serta kelompok lain.
                      2.     Musyawarah;         mengharuskan           adanya
                  keinsyafan  dan  kedewasaan  warga  negara  untuk
                  secara  tulus  menerima  kemungkinan  melakukan
                  kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas
                  dalam setiap keputusan bersama.
                      3.  Norma  ini  menekankan  hidup  demokratis;
                  mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah
                  sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya
                  tidak  hanya  pada  pelaksanaan  prosedur-prosedur

                                                                              75
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87