Page 84 - ilovepdf_merged (11)

d. adanya peradilan administrasi;
e. adanya supermasi aturan-aturan hukum;
f. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum.
Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam
penjelasan UUD 1945: “Indonesia adalah negara
yang berdasarkan atas hukum dan bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

2. Masyarakat Madani
Masyarakat madani bercirikan dengan
masyarakat yang terbuka, bebas dari pengaruh
kekuasaan dan tekanan negara, yang kritis dan
berpartisipasi aktif, serta egaliter. Masyarakat
madani merupakan elemen yang sangat signiikan
dalam membangun demokrasi, sebab salah satu
syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh negara atau
pemerintahan.
Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic
engagement, yaitu keterlibatan warga negara dalam
asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini
memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya,
dan toleran antarindividu yang sangat penting
artinya bagi bangunan politik demokrasi.
Masyarakat madani dan demokrasi merupakan
dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan.
Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika
masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.

Tatanan nilai tersebut ada di masyarakat madani.
Karena itu, demokrasi membutuhkan tatanan nilai-
nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

3. Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik terdiri atas partai politik,
kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau
kelompok kepentingan. Partai politik merupakan
struktur kelembagaan politik yang anggotanya
mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang
sama, yakni memperoleh kekuasaan politik dan

77