Page 87 - ilovepdf_merged (11)

mendesak dan harus diimplementasikan dalam
interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan
kenegaraan. Prinsip-prinsip negara demokrasi
tersebut dituangkan dalam konsep yang lebih
praktis untuk dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri
yang kemudian djadikan parameter untuk
mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang

berjalan di suatu negara. Untuk mengukur suatu
negara atau pemerintah dalam menjalankan tata
pemerintahannya dikatakan demokratis, dapat
dilihat dari empat aspek.
Pertama, masalah pembentukan negara. Kita
percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan
akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola
hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara
ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu
instrumen guna memungkinkan berlangsungnya
proses pembentukan suatu pemerintahan yang baik.
Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini
menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta
pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.
Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan
negara djalankan secara distributif untuk
menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu
“tangan/ wilayah”. Penyelenggaraan kekuasaan
negara sendiri haruslah diatur dalam tata aturan
yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor
dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada patut
memastikan setidaknya dua hal utama, yakni:

a. memungkinkan terjadinya desentralisasi
untuk menghindari sentralisasi;
b. memungkinkan pembatasan agar kekuasaan
tidak menjadi tidak terbatas.
Keempat, masalah kontrol sosial. Apakah dengan
berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya
akan berjalan suatu proses yang memungkinkan
terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi
kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas,
dan adanya mekanisme yang memungkinkan check
and balance terhadap kekuasaan yang djalankan

80