Page 91 - ilovepdf_merged (11)

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan
dalam urusan negara bergeser ke dalam gagasan
baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab
atas kesejahteraan rakyat. Gagasan baru ini disebut
sebagai welfare state atau “negara hukum material”,
dengan ciri pemerintah diberikan Fries Ermesen atau
“Pouvoir discreationnair” yaitu kebebasan untuk

turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan
untuk terikat pada legislasi parlemen (wakil rakyat).
Berdasarkan pernyataan di atas, sejarah dan
perkembangan demokrasi di Barat diawali dengan
bentuk demokrasi langsung yang berakhir abad
pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan
lahirlah Magna Charta, dan dilanjutkan munculnya
gerakan renaissance dan reformasi yang
menekankan adanya hak hidup, hak kebebasan, dan
hak memiliki. Selanjutnya, pada abad ke-19 muncul
gerakan demokrasi konstitusional yang melahirkan
demokrasi welfare state.

7. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di
Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia
mengalami pasang-surut dari masa kemerdekaan
sampai sekarang. Dalam perjalanan bangsa
Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah
bagaimana demokrasi mewujudkan mereka dalam
berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari

segi waktu terbagi menjadi empat periode, di
antaranya demokrasi parlementer (1945–1959),
demokrasi terpimpin (1959–1965), demokrasi
Pancasila (1965–1998), dan demokrasi orde
reformasi (1998–sekarang).
a. Demokrasi parlementer (1945–1959)
Sistem parlementer yang mulai berlaku setelah
kemerdekaan kemudian diperkuat dalam UUD 1945
dan 1950, ternyata tidak cocok di Indonesia.
Persatuan yang digalang selama menghadapi
penjajah tidak dapat dibina menjadi kekuatan

84