Page 93 - ilovepdf_merged (11)

Demokrasi Pancasila merupakan usaha meluruskan
penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar
pada masa demokrasi terpimpin. Adapun Tap MPRS
Nomor III/1963 mengenai penetapan masa jabatan
seumur hidup Ir. Soekarno telah dibatalkan.
Beberapa perumusan tentang demokrasi
Pancasila sebagai berikut.

1) Demokrasi dalam bidang politik, pada
hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas
negara hukum dan kepastian hukum.
2) Demokrasi dalam bidang ekonomi, pada
hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua
warga negara.
3) Demokrasi dalam bidang hukum, pada
hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan
HAM, peradilan yang tidak memihak.
Dengan demikian, secara umum dapat djelaskan
bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda
dengan demokrasi pada umumnya karena Pancasila
memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari
sistem demokrasi. Namun demikian “demokrasi
Pancasila” dalam rezim Orde Baru hanya sebagai
retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran
praktis atau penerapan. Rezim ini sangat tidak
memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.
Seperti yang dikatakan oleh M. Rusli Karim, rezim
Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan TNI;
birokratisasi dan sentralisasi pengambilan
keputusan politik; pengebirian peran dan fungsi

partai politik; campur tangan pemerintah dalam
berbagai urusan partai politik dan publik; masa
mengambang; monolitisasi ideologi negara; dan
inkorporsi lembaga nonpemerintah. Ketujuh ciri ini
menjadikan hubungan negara versus masyarakat
secara berhadapan dan subordinat, di mana negara
atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan
demikian, nilai-nilai demokrasi juga belum
ditegakkan dalam demokrasi ini.
d. Demokrasi orde reformasi (1998–sekarang)

86