Page 90 - ilovepdf_merged (11)

berkembang menjadi protestanisme. Kecaman dan
dobrakan absolutisme monarki dan gereja
didasarkan pada teori rasionalitas sebagai “sosial-
contract” (perjanjian masyarakat) yang salah satu
asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh
hukum yang timbul dari alam (natural law) yang
mengandung prinsip-prinsip keadilan yang

universal, berlaku untuk semua orang. Dengan
demikian, teori hukum alam merupakan usaha untuk
mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan
hak-hak politik rakyat dalam satu asas yang disebut
demokrasi (pemerintahan rakyat).
Pada kemunculannya kembali di eropa, hak-hak
politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara
individu merupakan tema dasar dalam pemikiran
politik (ketatanegaraan). Untuk itu, timbullah
gagasan tentang cara membatasi kekuasaan
pemerintah melalui pembuatan konstitusi yang
tertulis dan tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah
biasa ditentukan batas-batas kekuasaan
pemerintahan dan jaminan atas hak-hak politik
rakyat sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi
dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga
hukum. gagasan inilah yang dinamakan
konstitusionalisme (negara hukum formal) dalam
sistem ketatanegaraan. Ciri penting demokrasi ini
adalah sifat pemerintah yang pasif, pemerintah
hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-
keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal

(individualisme) untuk menjadi keputusan
parlemen.
Konsep negara hukum formal mulai digugat
menjelang pertengahan abad ke-20 tepatnya setelah
Perang Dunia. Beberapa faktor yang mendorong
lahirnya kecaman ini, seperti yang dikemukakan
oleh Miriam Budiardjo, antara lain adalah akses-
akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis,
tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan
pembagian kekuasaan secara merata, serta
kemenangan beberapa partai sosial di eropa.

83