Page 92 - ilovepdf_merged (11)

konstruktif setelah kamerdekaan tercapai. Karena
lemahnya benih-benih demokrasi sistem ini.
Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan
berlakunya sistem parlementer di mana badan
eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara
konstitusional beserta para menterinya yang
mempunyai tanggung jawab politik. Karena

fragmentasi partai politik, usia kabinet pada masa ini
jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang
dibangun, dengan sangat gampang pecah. Hal inilah
yang mendorong Ir. Soekarno, sebagai presiden,
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang
menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan
demikian, masa demokrasi ini berakhir.
b. Demokrasi terpimpin (1959–1965)
Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi dari
presiden, terbatasnya partai politik, berkembangnya
pengaruh komunis, dan meluasnya peran TNI
sebagai unsur sosial politik. Banyak sekali
penyimpangan yang terjadi pada masa
pemerintahan ini, di antaranya pengangkatan Ir.
Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang tidak
sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, presiden juga
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil
pemilihan umum, padahal dalam penjelasan UUD
1945 secara eksplisit bahwa presiden tidak
mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
Menurut Presiden Soekarno, prinsip-prinsip
demokrasi terpimpin ialah 1) Tiap-tiap orang wajib

untuk berbakti kepada kepentingan umum,
masyarakat, bangsa, dan negara; 2) Tiap-tiap orang
berhak mendapat penghidupan yang layak dalam
masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pandangan
A. Syai’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya
ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam
famili yang bernama Indonesia dengan kekuasaan
terpusat berada di tangannya.
c. Demokrasi Pancasila (1965–1998)
Landasan formal demokrasi ini adalah
Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan MPRS.

85