Page 83 - ilovepdf_merged (11)
P. 83

(pemilu,  suksesi  kepemimpinan,  dan  aturan
                  mainnya), tetapi harus secara santun dan beradab,
                  yakni  demokrasi  yang  dilakukan  tanpa  paksaan,
                  ancaman, dan tekanan dari siapa pun.
                      4.  Norma  kejujuran  dalam  suatu  pemufakatan;
                  masyarakat  demokratis  dituntut  untuk  menguasai
                  dan menjalankan permusyawaratan yang jujur dan

                  sehat     untuk       mencapai       kesepakatan        demi
                  keuntungan semua pihak.
                      5.  Kebebasan  nurani,  persamaan  hak,  dan
                  kewajiban;  pengakuan  atas  kebebasan  nurani,
                  persamaan  dan  hak,  dan  kewajiban  bagi  semua
                  merupakan         norma      demokrasi        yang     harus
                  diintegrasikan  dengan  sikap  percaya  pada  itikad
                  baik  orang dengan kelompok  lain.  Norma  ini  akan
                  berkembang jika dipandang dalam segi positif dan
                  optimis.
                      6.  Trial  and  error  dalam  demokratis;  sebagai
                  negara       yang      masih       minim        pengalaman
                  berdemokrasi,  Indonesia  masih  membutuhkan
                  pecobaan-percobaan  dan  jatuh  bangun  dalam
                  berdemokrasi. Untuk meminimalkan unsur negatif,
                  demokrasi  partisipasi  warga  negara  mutlak
                  dibutuhkan.


                                UNSUR PENEGAK DEMOKRASI



                    1. Negara Hukum
                      Konsep  negara  hukum  (the  rule  of  law)
                  mengandung pengertian bahwa negara memberikan
                  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  melalui
                  pelembagaan  peradilan  yang  bebas  dan  tidak
                  memihak, dan penjaminan hak asasi manusia.
                      Konsep perlindungan hukum ciri-cirinya adalah:
                  a.   adanya perlindungan HAM;
                  b.  adanya  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan
                  pada lembaga untuk menjamin perlindungan HAM;
                  c.   pemerintahan berdasarkan peraturan;

                                                                              76
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88