Page 24 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN
P. 24
Kegiatan CRM Business to Government (B2G)
a. B2G merupakan model CRM yang menyangkut hubungan dengan
Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
b. Kegiatan B2G berupa sinergi/kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah.
c. Sasaran kegiatan B2G adalah menggali Potensi untuk menigkatkan kepatuhan dan cakupan
jaminan sosial sebagai program strategis pemerintah melalui regulasi/kebijakan,
perlindungan pekerja rentan, pertukaran data dan lain-lain.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
Fitur CRM
Dalam rangka pelaksanaan strategu dan kegiatan CRM dapat dikembangkan modul dalam Sistem
Aplikasi dengan memiliki fitur sebagai berikut:
a. Profiling PK/BU;
b. Kepatuhan atau BPJSTK Clearance;
c. Komunikasi;
d. Laporan dan Analisasi; dan
e. Data/informasi lain yang relevan.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
Profiling PK/BU
a. Profiling PK/BU dilakukan melalui proses pengumpulan data, identifikasi dan mapping untuk
menentukan segmentasi kepesertaan.
b. Profiling PK/BU sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan identifikasi dengan
klasifikasi profil berdaasarkan:
i. Prinsip pareto melalui 4 kelompok PK/BU aktif yang diurutkan sesuai nilai iuran bulanan
Terbesar dengan rumusan:
Kategori Kacab Kanwil Kapu
▪ Semua ▪ Semua
BUMN se BUMN;
Kanwil; dan dan
Platinum ((PA1 x 20%) x 20%) x 20% ▪ 200 PK/BU ▪ 200 PK/BU
Iuran Iuran
Terbesar Terbesar
se-Kanwil Nasional
Gold ((PA1 x 20%) x 20%) x 80% NA NA
Silver ((PA1 x 20%) x 80%) NA NA
Bronze (PA1 x 80%) + PA2 NA NA
Keterangan: NA: Not Applicable, PA1: PK/BU Aktif yang memiliki TK Aktif > 5 orang dan
PA2: PK/BU Aktif yang memiliki TK Aktif < 6 orang.
ii. Skala Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro;
iii. Kepemilikan modal badan Swasata Nasional, Swasta Asing, BUMN, BUMD, Joint Venture,
Perseorangan, Koperasi, Yayasan dan lain-lain;
iv. Bentuk badan hukum usaha PT,CV, FA, Yayasan dan lain-lain;
v. Sektor usaha sesuai kriteria OJK dan BPS;
vi. Entitas PK/BU yaitu holding, induk dan anak Perusahaan;
vii. Status kantor PK/BU yaitu pusat dan cabang; dan/atau
viii. Sistem pengelolaan kepesertaan sentralisasi atau desentralisasi.
24 Proses Bisnis Kepesertaan | 908