Page 59 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

e. Peserta BPU yang pada saat mendaftar dan membayar iuran pertama tidak melebihi batasan
usia, namun tetap bekerja dan memilih menjadi Peserta, maka dapat melakukan pembayaran
iuran lanjutan.
f. Kepesertaan awal TK baru yang didaftarkan dalam proses pembayaran iuran lanjutan
(pelaporan perubahan bulanan) ditetapkan sejak:
i. Tanggal penerimaan formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar; atau
ii. Input pendaftaran melalui kanal elektronik diterima secara sistem.
g. TK baru sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan TK yang didaftarkan oleh:
i. Pemberi Kerja;
ii. Donatur; atau
iii. Wadah skema kerja sama korporasi.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

10. Mekanisme Pengembalian Iuran BPU
a. Pengembalian iuran kepada Peserta BPU dilakukan jika terdapat kelebihan iuran untuk bulan
iuran setelah bulan klaim JHT dan/atau JKK/JKM.
b. Proses pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan bersamaan pada
saat penetapan klaim JHT dan/atau klaim JKK/JKM.
c. Proses pengembalian iuran kepada Donatur dan instansi pemerintah yang mengelola pekerja
rentan dilakukan berdasarkan kesepakatan.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

11. Tanda Bukti Penerimaan Iuran BPU
a. Setiap penerimaan iuran kepesertaan BPU yang dinyatakan telah sukses, maka akan diberikan
tanda bukti penerimaan iuran.
b. Ketentuan mengenai bukti penerimaan iuran berlaku sama dengan Peserta PU.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

12. Grace Period dan Nonaktif Kepesertaan BPU
a. Peserta BPU membayarkan iuran tertunggak maksimal 3 bulan iuran sejak tanggal berakhir
perlindungan.
b. Peserta BPU yang menunggak iuran lebih dari 3 bulan berturut-turut akan diberikan status:
i. Berakhir kepesertaan/keluar; atau
ii. Nonaktif jika sudah klaim JHT.
c. Dalam hal peserta BPU telah dinyatakan nonaktif/berakhir kepesertaan akibat proses pencairan
sumber dana yang tertunda dan Donatur bermaksud membayarkan tunggakan iuran, maka:
i. Kantor Cabang dan Kantor Wilayah dapat mengajukan penyesuaian pembayaran
tunggakan iuran sesuai dengan perjanjian Kerjasama kepada Deputi Direktur yang
menangani peserta BPU.
ii. Deputi Direktur yang menangani operasional TI melakukan perubahan atas permintaan
nomor i.
d. Proses koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan langsung oleh Kantor
Cabang atau Kantor Wilayah sesuai perkembangan Sistem Aplikasi.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

13. Pengaktifan Kembali Peserta Non Aktif (Winback)
1. BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya akuisisi atas Peserta non aktif/berakhir kepesertaan
(winback) yang memiliki pekerjaan/kegiatan usaha guna memastikan keberlangsungan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 59