Page 60 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

2. Upaya akuisisi atas Peserta non aktif/berakhir kepesertaan dilakukan secara luring dan daring.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

14. Engine Pekerja Rentan
a. Perlindungan pekerja rentan menjadi Strategi Kepesertaan sejak tahun 2023 yang terbagi
menjadi 3, antara lain:
i. Pekerja Rentan Usaha Menengah Besar (UMB);
ii. Pekerja Rentan Pemerintah; dan
iii. Pekerja Rentan Desa.
b. Prinsip kepesertaan pekerja rentan yang bersumber dari CSR, APBD dan APBDes
mengutamakan kualitas dalam akuisisi dan koordinasi kolaboratif bersama Pemerintah
Daerah/Desa dan PK/BU Besar-Menengah yang berkelanjutan.
c. Secara teknis perekaman disampaikan sebagai berikut:
i. Proses perekaman pekerja rentan dengan skema pendaftaran wadah melalui role ARK
dan mengisi kode user pada kolom keterangan dan AR pembina. Pendaftaran wadah
dengan memilih kode jenis kepesertaan sebagai berikut:
a) SC (Pekerja Rentan Korporasi/UMB);
b) SB (Pekerja Rentan Perbankan/UMB);
c) SG (Pekerja Rentan Pemerintah);
d) SD (Pekerja Rentan Desa APBDes);
e) SA (Pekerja Rentan Desa APBD); dan
f) SL (Pekerja Rentan Desa Sumber Dana Lainnya).
ii. Apabila terdapat wadah yang telah direkam tidak sesuai dengan ketentuan di atas agar
segera dilakukan penyesuaian/koreksi.
d. Perhitungan akusisi dan aktif pekerja rentan Pemerintah dan Desa bagi unit kerja minimal 6
bulan masa iur dengan menggunakan skema proporsi untuk masa iur dibawah 6 bulan
sedangkan pekerja rentan UMB bagi unit kerja minimal 6 bulan masa iur dengan contoh sebagai
berikut:
Nama Wadah Jumlah TK Masa Iur Jumlah TK
KPI
Pekerja Rentan Pemerintah/Desa 1.000 3 500
Pekerja Rentan Pemerintah/Desa 1.000 8 1.000
Pekerja Rentan UMB 500 4 0
Pekerja Rentan UMB 500 6 500

e. Tanggal awal kepesertaan pekerja rentan Pemerintah dan Desa dapat disesuaikan dengan
tanggal mulai kepesertaan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dokumen terkait lainnya
dengan Pemerintah Daerah/Desa, dengan cara menyampaikan surat Permohonan dari Kantor
Wilayah kepada Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan (KSA) dan tembusan
kepada Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI).
f. Simbolis perlindungan pekerja rentan UMB, Pemerintah dan Desa agar dilaksanakan secara
massif bersama Tokoh Masyarakat (Kepala Daerah, Kepala Desa, Tokoh Adat/Agama, dll) melalui
kegiatan yang dipublikasikan di media konvensional dan digital.
(Surat Depdir KSI Nomor: B/2485/042023)
g. Dokumen pendaftaran untuk pekerja rentan, yaitu:
i. Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Donatur (Pemerintah Daerah/ Pemerintah
Desa/Perusahaan) dan setiap lembar PKS wajib di paraf oleh kedua pihak;
ii. Khusus Pekerja Rentan Pemerintah melampirkan SK Pekerja Rentan yang akan dilindungi
dimana setiap lembar SK wajib di paraf oleh Pemerintah Daerah;

60 Proses Bisnis Kepesertaan | 908