Page 61 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

iii. Khusus Pekerja Rentan Desa melampirkan daftar nama pekerja rentan yang disepakati
dalam musyawarah desa dan apabila lembar penetapan lebih dari 1 lembar maka setiap
lembar penetapan wajib di paraf oleh Kepala Desa;
iv. Khusus Pekerja Rentan UMB melampirkan daftar nama pekerja rentan yang disepakati
oleh Perusahaan maka setiap lembar wajib di paraf oleh Pimpinan Perusahaan; dan
v. Berita Acara Serah Terima Data dari Donatur ke BPJS Ketenagakerjaan.
(Klausul Tambahan dari Kanwil Sulama)

15. Engine Keagenan Komunitas/Perisai
Definisi
Keagenan Komunitas adalah bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan
kepesertaan melalui kerja sama dengan Wadah dan Perisai.
(Perdir Nomor 13/PERDIR.02/042022)

Wadah atau kelompok tertentu yang selanjutnya disebut Wadah adalah organisasi atau asosiasi yang
dibentuk oleh dari dan untuk peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
(Perban Nomor 1 Tahun 2023)

Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang selanjutnya disebut Perisai adalah
orang/perorangan/individu yang merupakan anggota Wadah.
(Perban Nomor 1 Tahun 2023)

Kerjasama dengan Wadah
a. BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kerja sama dengan Wadah untuk melaksanakan
tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Peserta dan perluasan
kepesertaan dalam prgram jaminan sosial ketenagakerjaan.
b. Wadah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
i. Wadah yang mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya; dan
ii. Wadah yang mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya dan selain
anggotanya.
c. Wadah sebagaimana dimaksud pada huru b nomor i melakukan kerja sama berdasarkan
perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
d. Penyelenggaraan kerja sama degan Wadah sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor ii
dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara BBPJS Ketenagakerjaan dan Wadah sesuai
dengan Perban BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023.
e. Wadah sebagaimana dimaksud dalam huruf b nomor ii beranggotakan Perisai.
(Perban Nomor 1 Tahun 2023)

Wewenang BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk:
a. Menetapkan kebijakan dan/atau melakukan perubahan terhadap Peraturan Direksi terkait kerja
sama Wadah di BPJS Ketenagakerjaan;
b. Menetapkan jenis pekerjaan BPU tertentu yang tidak dapat dikelola oleh Wadah jika terdapat
kegiatan waktu tertentu yang mewajibkan diikutkan dalam jaminan sosial ketenagekerjaan,
terdapat perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian/Lembaga
terkait, kepesertaan yang pembayaran iurannya bersumber dari anggaran pemeirntah pusat,
pemerintah daerah atau bersumber dari Corporate Social Responsibility, serta terdapat
ketentuan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan atas pelaksanaan Perban BPJS
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023;

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 61