Page 58 - 4. 2023_Buku Pendidikan Anti Bullying_Rini Yudiati_compressed
P. 58
mencakup jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit
pelayanan terpadu. Selain itu, peraturan ini juga menekankan
pentingnya ketersediaan petugas yang memiliki keterampilan
dan kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat
di unit pelayanan terpadu.
2. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 01 tahun 2010
mengatur bahwa pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan
oleh petugas rehabilitasi sosial kepada anak-anak korban
kekerasan harus mencakup cakupan yang memadai. Selain itu,
peraturan ini juga menegaskan pentingnya pemberian layanan
bimbingan rohani oleh petugas bimbingan rohani kepada anak-
anak korban kekerasan.
3. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 01 tahun
2010 menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan petugas
pendamping hukum atau advokat yang memiliki kemampuan
dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak korban
kekerasan. Peraturan ini juga diterapkan dalam kasus bullying
yang telah mencapai tingkat kekerasan terhadap siswa.
D. Menciptakan Sekolah Ramah Anak
Salah satu kejahatan yang tengah menjadi fenomena saat ini adalah
tindakan bullying yang terjadi di berbagai institusi pendidikan, baik
yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Bullying ini melibatkan
perilaku yang dilakukan oleh siswa terhadap sesama siswa, bahkan
ada kasus di mana seorang guru melakukan tindakan tersebut
terhadap siswa. Siswa merupakan amanat yang dipercayakan orang
tua kepada lembaga pendidikan, dan kita memiliki tanggung jawab
untuk menjaga dan melindungi mereka, karena setiap individu siswa
memiliki hakikat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang perlu
dihormati.
Pendidikan Anti Bullying 49