Page 27 - Tan Malaka - Menuju Republik Indonesia by Tan Malaka (z-lib.org)_Neat
P. 27

-  Memberikan  hak-hak  sepenuhnya  kepada  tiap-tiap  terdakwa  unutk
                   melindungi  diri  menentang  hakim  di  muka  pengadilan,  dan
                   membebaskan terdakwa dalam waktu 24 jam jika bukti dan saksi-saksi
                   bagi  mereka  ternyata  cukup.Tiap-tiap  perkara  yang  mempunyai  dasar
                   hukum, harus diselesaikan dalam waktu lima hari yang sesuai tertib dan
                   di muka umum.

               RENCANA AKSI.
               -  Menuntut  7  jam  kerja,  gaji  minimum  dan  syarat-syarat  kerja  dan
                   penghidupan yang lebih baik bagi buruh.
               -  Mengakui Sarekat Sekerja dan hak mogok.
               -  Organisasi dan petani untuk hak-hak ekonomi dan politik.
               -  Penghapusan peenalo sanctie.
               -  Menghapuskan  hukum-hukum  dan  undang-undang  untuk  menindas
                   pergerakan politik, seperti hak-hak pemerintah untuk :
               -  Mengasingkan  tiap-tiap  orang  yang  dipandang  berbahaya  bagi
                   pemerintah.
               -  Melarang pemogokan.
               -  Melarang dan membubarkan rapat-rapat.
               -  Melarang penyiaran pers.
               -  Melarang  memberikan  pelajaran-pelajaran  dan  pengakuan  sepenuhnya
                   atas kemerdekaan bergerak.
               -  Menuntut  hak  berdemonstrasi,  demonstrasi  massa  di  seluruh  Indonesia
                   melawan  penindasan  ekonomi  dan  politik  seperti  :  pajak  pembebasan
                   dengan segala tawanan politik dan pengembalian orang buangan politik,
                   massa  aksi  yang  mana  harus  diperkuat  dengan  pemogokan  umum  dan
                   melawan pemerintah.
               -  Menuntut  hapusnya  Volksraad,  Raad  van  Indie  dan  Algemeene
                   Secretaris dan pembentukan Majelis Nasional (National Assembly) dari
                   mana nanti akan dipilih Badan Pelaksana yang bertanggung jawab kepara
                   Majelis Nasional.














                                                   24
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32