Page 48 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

Nomor SOP : Q67 I 6.2.t3
Tangga! Pembuatan : 1 Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Olrtober 202
Disahkan Oleh RAH
PEIIERIIITAII TABT'PATEII WOTTOGIRI
U OGIRI,
BAGIAN PE!{OADAAII BANATG DAIT JASA AEI(RETARIAT DA.ERAII
t4
4 S EI
SUBBAG PET{GELOL/IAIT LAYAITAIT PEITGADAAIT SECARA ELEKTRONIK 1i o
h Pembian a Muda
198503 1 010
Peanaganal n PeBgguna SPSE Mclslul
Nama SOP
Tele dan Mcdle Sortal
DASAR HIJI(UM KUAIIFII(ASI PELAI(SAI{A
I Undang-Undang Nomor I I Tahun 2008 tentanc Informasi dan Transaksi Elektronik I Memah ami pengelolaan LPSE terutama terkait Hepdesk
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan SiEtem dan 2 Menguasai perangkat komputer seperti pC dan laptop
Transaksi Elelrtronik
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Bararg/Jaea
4 Peraturan Menteri Pendayaguna.m Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penlrusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur
Administrasi Pemerintahan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentsng Unit Keda
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi da'l Kabupaten/Kota
6 Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor I
Tahun 2015 tent€nc e-tenderins
7 Peraturan l*mbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun
2Ol8 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
8 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3l Tahun 2Ol 1 tentang Pembentukan Layanan
nredeen Secara Flelrtmnik lLPSlEl
KETERITAITAN SOP PERALATAN / PERLEXCXAPAT{
I SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
! Telepon/Smart Phone
PERINGATAN PE!{CATATAI{ DAN PEITDATAAN
I Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah diba-kukan dan I User ID dan Password tercatat dalam sistem LPSE
ditetapken
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,walftu maupun
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertaaggungjawabkan
oleh pelaksana