Page 5 - Sinar Tani Edisi 4105

5
Edisi 8 - 14 Oktober 2025 | No. 4105 Tahun LVI

Aturan Baru,

Penyaluran Pupuk Subsidi

Lebih Transparan

kebutuhan spesifik di lapangan
sehingga hasil pertanian maupun
sektor baru yang mendapat alokasi
Pemerintah telah mengubah pola penyaluran menjadi bagian dari pengendalian dapat meningkat produktivitasnya,”
ujarnya.
pupuk bersubsidi dengan terbitnya Peraturan dan validasi agar distribusi pupuk Mekanisme penetapan alokasi
Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 yang semakin akurat, transparan, dan pun lebih sederhana dibanding
aturan sebelumnya. Jika dahulu harus
tepat sasaran,” kata Andi Nur.
kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri melalui rakor Menko Perekonomian
Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025. Dengan Data e-RDKK bersama Kementan serta menunggu
SK gubernur dan bupati, kini cukup
Pemerintah melalui Ditjen PSP
aturan baru tersebut, pemerintah menyakini juga menegaskan kebijakan baru dilakukan melalui rakor Menko
penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih yang diatur tentang Tata Kelola Pangan dan Kementan, kemudian
ditetapkan dengan SK kepala dinas
Pupuk Bersubsidi tidak mengurangi
transparan. hak petani, melainkan justru di provinsi maupun kabupaten/kota.
memperluas sasaran penerima “Kami ingin mekanisme distribusi
agar lebih merata. “Petani tidak lebih cepat dan sederhana. Petani
agi petani, pupuk penyuluhan, hingga Kepala Dinas perlu khawatir, ketersediaan pupuk tidak perlu lagi menunggu proses
menjadi bagian penting Pertanian kabupaten/kota. Seluruh bersubsidi masih aman. Mereka yang berbelit, cukup dengan
dalam usaha tani. mekanisme ini dijalankan melalui tetap bisa menebus sesuai e-RDKK, koordinasi antara pusat dan daerah,
Keluhan mengenai sistem yang terintegrasi. sehingga proses usaha tani tidak pupuk bisa segera sampai ke tangan
ketersediaan dan harga “Tata kelola ini merupakan wujud akan terganggu,” kata Ketua Tim mereka,” tegas Yustina.
Byang di atas Harga Eceran kesungguhan pemerintah dalam Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Ditjen Alur penyaluran pupuk subsidi
Tertinggi (HET) menjadi rutinitas saat memastikan pupuk bersubsidi sesuai PSP, Yustina Retno Widiati. juga berubah. Sebelumnya distribusi
musim tanam tiba. Nah, mulai tahun prinsip 7 Tepat yakni Tepat Harga, Berdasarkan aturan terbaru, pupuk dilakukan melalui BUMN pupuk,
ini pemerintah mengubah tata kelola Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat bersubsidi hanya diperuntukkan distributor, pengecer, baru sampai
pupuk bersubsidi. Salah satunya, Mutu, Tepat Penerima, Tepat Tempat, bagi petani yang tergabung dalam ke petani. Dalam aturan baru, peran
pemerintah membuka peluang dan Tepat Waktu,” kata Andi Nur kelompok tani dan telah terdaftar di distributor ditempatkan dalam
gabungan kelompok tani dan beberapa waktu lalu. e-RDKK. Syarat luas lahan penerima koridor tanggung jawab BUMN
koperasi sebagai penyaluran pupuk Pemerintah tegasnya, juga tidak berubah, yakni maksimal 2 ha, pupuk, dan penyaluran diarahkan
bersubsidi atau titik serah. berkomitmen penuh memastikan termasuk yang tergabung dalam langsung ke titik serah yang terdiri atas
Dirjen Prasarana dan Sarana pupuk bersubsidi diterima petani LMDH sesuai dengan ketentuan pengecer, gabungan kelompok tani
Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berhak. Melalui sistem e-RDKK perundang-undangan. (gapoktan), kelompok pembudidaya
Andi Nur Alam Syah mengatakan, dan verifikasi berjenjang, distribusi Komoditas yang mendapatkan ikan (pokdakan), maupun koperasi.
tata kelola pupuk bersubsidi kini dapat berjalan tepat sasaran. Data subsidi pun masih mencakup “Dari titik serah inilah petani dapat
semakin transparan, berjenjang, petani yang terdaftar dalam e-RDKK tanaman pangan seperti padi, langsung menebus pupuk,” ujarnya.
dan berbasis sistem. Langkah ini juga telah terintegrasi dengan jagung, kedelai, dan ubi kayu, serta Proses bisnis pupuk subsidi
ditempuh untuk memastikan Sistem Informasi Manajemen hortikultura meliputi cabai, bawang tetap melewati beberapa tahap
penyaluran pupuk benar-benar tepat Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) merah, dan bawang putih. Untuk penting. Dimulai dari perencanaan
sasaran serta bermanfaat langsung dan data kependudukan Dukcapil sektor perkebunan, pupuk subsidi melalui pembukaan pendaftaran
bagi petani. Kementerian Dalam Negeri, dialokasikan pada komoditas kopi, e-RDKK, kemudian dilakukan
Menurutnya, alur tata kelola sehingga keabsahan data penerima kakao, dan tebu rakyat. penetapan alokasi di tingkat pusat
pupuk bersubsidi dimulai dari dapat dipastikan berdasarkan NIK Yustina juga mengungkapkan, oleh Kementan, di tingkat provinsi
tahap perencanaan, yakni melalui dan alamat. jenis pupuk yang disediakan oleh kepala dinas, hingga tingkat
pendataan petani penerima dan Dengan tata kelola yang juga mengalami perluasan. Jika kabupaten/kota. Tahap berikutnya
kebutuhan pupuk lewat e-RDKK akuntabel dan stok yang memadai, sebelumnya pupuk subsidi hanya adalah penyaluran yang dilaksanakan
(Rencana Definitif Kebutuhan Kementan berharap petani lebih mencakup Urea, NPK 15-10-12, NPK produsen pupuk hingga tiba di titik
Kelompok). Data tersebut kemudian tenang menghadapi musim formula khusus, dan pupuk organik, serah.
diverifikasi dan divalidasi secara tanam. Produktivitas pertanian maka pada aturan baru ditambahkan ”Setelah itu dilakukan verifikasi
berjenjang, mulai dari penyuluh pun diyakini akan terus tumbuh, ZA khusus untuk tanaman tebu serta dan validasi oleh tim lapangan
lapangan, koordinator penyuluh, memperkuat ketahanan pangan SP-36. ”Penambahan jenis pupuk untuk memastikan bahwa pupuk
kepala seksi, kepala bidang nasional. “Mekanisme berlapis ini ini diharapkan dapat menjawab benar-benar ditebus petani yang
berhak. Jika hasil verifikasi sesuai,
maka proses dilanjutkan dengan
penagihan dan pembayaran pihak
terkait,” tuturnya.
Yustina menegaskan, koordinasi
menjadi kunci keberhasilan dalam
tata kelola pupuk bersubsidi.
Koordinasi sangat penting agar
pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran
dan dipertanggungjawabkan.
“Semua pihak harus terlibat aktif
mulai dari perencanaan hingga
penyaluran, termasuk penyuluh,
admin daerah, dan kelompok tani.
Dengan begitu, hak petani yang
telah terdaftar dalam e-RDKK dapat
benar-benar terpenuhi,” katanya.
Dengan aturan baru ini,
pemerintah berharap distribusi
pupuk bersubsidi menjadi lebih
transparan, efisien, dan tepat
sasaran. Selain menjaga ketersediaan
pupuk bagi petani, perluasan sektor
penerima ke bidang perikanan juga
diharapkan dapat memperkuat
ketahanan pangan nasional secara
menyeluruh. Herman/Yul