Page 40 - MAM Juli
P. 40

GEMA





                                          Giri Menang


         PDAM Pertama




         yang Berubah Menjadi

                            Perseroda




          PDAM Giri Menang menjadi PDAM pertama yang berubah                                                       PDAM GIRI MEnAnG
          bentuk badan hukumnya menjadi PT Perseroda, mengikuti
          amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 Tahun                        Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama
          2017 tentang badan Usaha Milik Daerah (bUMD). Rapat                    PT Perseroda Air Minum Giri Menang
          paripurna DPRD Kabupaten lombok barat, Sabtu (1/6),
          mengesahkan enam raperda, termasuk Perda Pendirian
          PT Perseroda Air Minum Giri Menang dan Perda Rencana                   karena kesibukan rekan-rekan DPRD
          Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten lombok                     dalam rangka pilkada dan pemilu
          barat. berikut petikan wawancara Majalah Air Minum                     legislatif yang lalu.
                                                                                    Setelah itu, kami minta
          dengan Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Perseroda Air               rekan-rekan DPRD untuk segera
          Minum Giri Menang.                                                     menyelesaikannya dan ketok palu
                                                                                 menjadi Perda pada 1 Juni yang lalu.
                                                                                 Alhamdulillah, substansinya tidak
          Keunikan apa yang membuat             UU No. 23 Tahun 2014 (tentang    banyak berubah dari draf awal.
          PDAM Giri Menang memilih bentuk     Pemerintahan Daerah) memberi          Tinggal sekarang, Perda ini dalam
          badan hukum perseroda?              toleransi paling lambat tiga tahun   proses registrasi (sinkronisasi) di
            Karena, PDAM Giri Menang          sejak diundangkan, semua ketentuan   provinsi untuk diundangkan dalam
          dimiliki oleh dua pemerintah daerah   dalam UU tersebut harus dipenuhi.   Lembaran Daerah. Segera setelah
          (Kabupaten Lombok Barat dan Kota    Maka, begitu keluar PP No. 54 Tahun   keluar nomor registrasi dari provinsi,
          Mataram). Sesuai PP No. 54 Tahun    2017 sebagai turunan UU No. 23     barulah kami dapat menggunakan
          2017, PDAM yang dimiliki oleh       Tahun 2014 yang khusus mengatur    nama PT Perseroda.
          lebih dari satu pemerintah daerah,   tentang BUMD, kami langsung
          bentuknya adalah perseroda, bukan   memproses perubahan bentuk ini.    Bagaimana respons dari para
          perumda, karena perumda pemiliknya                                     pemangku kepentingan?
          tunggal. Pilihannya memang          Bagaimana prosesnya dan sudah         Saya jelaskan kepada pemangku
          perseroda. Tidak ada pilihan lain.   sampai tahap mana?                kepentingan, Pemda, dan DPRD,
          Jadi, model-model seperti PDAM yang   Kami mengajukan konsep.          kenapa ini harus berubah, apa
          melayani Kabupaten Bandung, Kota    Pertama, kami mengundang ahli      dasarnya, dan sebagainya, sehingga
          Cimahi, dan Kabupaten Bandung       untuk menyusun legal drafting.     sama pemahamannya. Saya
          Barat, kemudian, Kabupaten Banjar   Hasilnya semacam naskah akademik.   bilang ke teman-teman DPRD, ini
          dengan Kota Banjarbaru, Kabupaten   Naskah akademik ini saya bawa      adalah amanat undang-undang,
          Jayapura dengan Kota Jayapura,      ke Pemda untuk didiskusikan dan    menjadi kewajiban Anda untuk
          pilihannya ya perseroda. Itu        dijadikan draf Raperda.            menyelesaikan.
          amanatnya PP 54.                      Pemda mengajukan Prolegda
                                              (Program Legislasi Daerah) untuk   Terjadi pro-kontra?
                                              pembahasan Raperda tersebut           Biasa, itu dinamika di DPRD.
                                              dengan DPRD. Sempat agak lama      Pro-kontra itu bagian dari “SOP”-
                                              di DPRD karena bertepatan dengan   nya legislatif. Yang penting, hasil
                                              akhir tahun 2018. Maka, dijadwalkan   akhirnya sesuai tujuan. Pasal per
                                              kembali pembahasannya pada awal    pasal kita diskusikan. Semua selesai
                                              tahun 2019. Ini pun sempat tertunda   tahapannya.
          38  Air Minum  Edisi 286 | Juli 2019
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45