Page 104 - Perspektif Agraria Kritis
P. 104

Bagian I.  Pendahuluan



              sosial ini apabila benar-benar ingin memberikan respon yang
              adekuat terhadap tantangan akses dan ancaman eksklusi.


              SISTEMATIKA PEMBAHASAN


                     Setelah  bab  pertama  yang  berisi  pengantar  teoritis
              (Bagian  I  ini),  bab-bab  selanjutnya  akan  mengangkat  tiga
              ranah kajian yang kesemuanya akan mencakup pembahasan
              lima kasus yang mewakili. Dalam menganalisis lima kasus ini,
              beberapa  konsep  dan  teori  yang  telah  dipaparkan  di  atas
              sedikit banyak akan diterapkan sebagai kerangka analisis.

                     Ranah  yang  pertama  adalah  “kajian  kebijakan”  yang
              terdiri atas tiga kasus, yaitu reforma agraria, pembaruan tata
              pengurusan  agraria  dan  pembaruan  desa.  Kasus  reforma
              agraria dan pembaruan tata pengurusan agraria dibahas dalam
              Bagian  II  yang  terdiri  atas  tiga  bab.  Pada  bab  kedua,
              dipaparkan  kritik  atas  kecenderungan  penyempitan  makna
              reforma agraria yang berlangsung selama ini. Dari sini lantas
              diusulkan satu  kerangka untuk menilai apa hakikat reforma
              agraria  yang  “sejati”  dan  bagaimana  memperluas  maknanya
              kembali. Bab ketiga lebih lanjut membahas bagaimana reforma
              agraria  bisa  menjamin  keberlanjutan  tenurial.  Untuk  ini,  ada
              empat  pilar  reforma  agraria  yang  harus  diwujudkan,  yakni
              jaminan  akses,  perlindungan  hak,  perlindungan  sistem
              produksi,  dan  perlindungan  ekosistem.  Selanjutnya  pada  bab
              keempat  dibahas  apa  perbedaan  penekanan  antara  reforma
              agraria dan pembaruan tata pengurusan agraria, sekaligus di
              mana letak komplementaritas di antara keduanya.

                     Bagian  III  akan  membahas  kasus  pembaruan  desa.
              Pada  bab  kelima  diajukan  kritik  atas  Undang-Undang  Desa
              No.  6  Tahun  2014,  khususnya  terkait  ketentuan  mengenai
              sumber-sumber  agraria  yang  ada  di  dalamnya.  Kritik  ini
              dilakukan  dengan  memproblematisasi  UU  Desa  ini  dari



                                          39
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109