Page 178 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian V. Kiprah NU di Bidang Agraria

9

IJTIHAD AGRARIA NAHDLATUL ULAMA

Tujuh windu silam, Konferensi Syuriyah Nahdlatul
Ulama (NU) di Jakarta (11-13 Oktober 1961) memutuskan
keharaman land reform, kecuali dalam kondisi darurat. Apa
yang dimaksud dengan kondisi darurat ini, sayangnya, tidak
dirinci sama sekali dalam keputusan Konferensi ini. Padahal,
baru setahun sebelumnya, UU No. 56/Prp/1960 ditetapkan
pemerintah untuk mengatur batas maksimum dan minimum
luas penguasaan tanah pertanian. Keputusan ini membuat NU
sering mendapat stigma sebagai organisasi yang menentang
1
program land reform. Apalagi basis massa NU di pedesaan
kemudian banyak terlibat bentrokan fisik dengan beberapa
organisasi tani (terutama Barisan Tani Indonesia; BTI) yang
2
memobilisasi “aksi sepihak”.
Dalam bayang-bayang stigma negatif semacam ini,
Munas Alim Ulama NU di Mataram, NTB, 23-25 November
2017 lalu, telah meniupkan angin segar tersendiri. Tiga buah
dokumen penting terkait ijtihad agraria berhasil ditetapkan oleh

1 Penilaian bahwa NU adalah organisasi yang anti-land reform perlu
diklarifikasi agar bisa dinilai secara lebih jernih dan proporsional.
Untuk klarifikasi ini, lihat uraian penulis pada bab berikutnya.
2 “Aksi sepihak” adalah mobilisasi massa tani untuk memaksakan
pelaksanaan aturan bagi hasil dan land reform sebagai respon atas
kelambanan (bahkan kemacetan) pelaksanaan kedua program ini.

113