Page 179 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

forum pengambilan keputusan tertinggi kedua di NU (di
bawah Muktamar). Tiga dokumen itu menegaskan imperative
dari program land reform sekaligus mendesak pemerintah untuk
melaksanakannya secara konsisten. Dokumen pertama adalah
bahtsu ‘l-masâ’il mengenai distribusi lahan/aset, dokumen
kedua adalah rekomendasi bidang ekonomi dan kesejahteraan,
dan dokumen ketiga adalah kajian legal atas RUU Pertanahan
3
dan distribusi lahan.

ARUS BALIK IJTIHAD

Berlawanan dari Konferensi 1961 di Jakarta, Munas 2017
di Mataram menetapkan land reform sebagai bagian dari
perintah agama berdasarkan kaidah melindungi jiwa (hifzhu
‘n-nafs) dan harta (hifzhu ‘l-mâl)—dua dari lima tujuan syariat
Islam (maqâshidu ‘sy-syarî’ah). Oleh Munas, dua konsep ini
dimaknai secara baru sama sekali.

“Salah satu bagian dari hifzhu ‘n-nafs adalah
hidup yang layak, dan salah satu bagian dari
hifzhu ‘l-mâl adalah keseimbangan ekonomi
(at-tawâzun al-iqtishâdi). Hal ini menunjukkan
bahwa Islam itu anti-ketimpangan, termasuk di
4
dalamnya ketimpangan ekonomi.”
Dalam kaitan di atas, land reform dinilai oleh peserta Munas
Alim Ulama sebagai satu instrumen kebijakan yang paling
tepat untuk menjamin kehidupan yang layak dan sekaligus
mewujudkan keseimbangan ekonomi.

3 Dokumen bahtsu ‘l-masâ’il hasil Munas Mataram sudah beredar
secara terbatas, namun masih dalam tahapan persiapan publikasi
saat buku ini siap cetak. Sementara dokumen rekomendasi sudah
beredar luas menjelang penutupan Munas karena termasuk press
release yang disampaikan panitia kepada khalayak luas.
4 Sesuai prosedur standar di NU, setiap keputusan hukum selalu
disertai kutipan dari literatur fiqh klasik yang mendukung. Di sini
kutipan berbahasa Arab itu tidak disertakan karena alasan praktis.

114