Page 271 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

— milik dalam hukum Islam kawasan — xxxiii, xxxiv,
115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, xxxvii, 45, 89
130, 136, 140, 141, 143, 154, komoditas ke—an 77
155, pelepasan kawasan — xxxvii,
— milik privat (individual) 15, xxxviii
30, 57, 58, 86. Lihat juga: pengertian — 9
property penggundulan — 19, 54
— milik berdasarkan hukum penguasaan — 119-120
adat liii, 169, 171, 172 perusakan — 18-19
— milik mutlak Lihat: redistribusi — 120
eigendom regim ke—an 24
— opstal 174 sumber daya — 46
— pakai 58, 123, 171, 172, 176 tanah ke—an xliv, 50, 116n6
— pekulen 172 tutupan — xxxiii
— pengelolaan 58 usaha ke—an 76
— perempuan 66 — adat Lihat: adat, hutan
— sanggan 172 — hak 88
— sewa tanah pertanian 177 — negara 88 Lihat juga:
— tenurial 15 hutan, kawasan
— tradisional 36, 167n1 — primer 18
— ulayat 88, 169 — sebagai bagian dari
— usaha bagi hasil 177 sumber-sumber agraria 9,
66, 99
Helsinki
perundingan damai di — 99 Indeks gini
MoU — 93, 95, 100, 104, 105, — berdasarkan pengeluaran
107, 108 rumah tangga 54, 83
Lihat juga: ketegangan pasca — berdasarkan penguasaan
MoU Helsinki aset agraria 54, 83

Hukum agraria Industri
dualisme — liii bias kepentingan — 28
pluralisme — liii skala —al 76
politik — 133 —alisasi 175, 179
unifikasi — liii — ekstraktif 54
— berdasarkan adat liii, 169, — kehutanan 22
170 — semen 79
— formal liii Investasi
— kolonial liii, 133-134, 163
pengambilalihan tanah dalam
Hutan — 18-19
hasil — 9, 22, 171, 175 ekstraksi surplus pada — 19,
industri ke—an 22 22

206